1.700 Polisi akan dikerahkan ke lokasi kongres HMI di Pekanbaru
Para personel ditempatkan selama kongres berlangsung.
Rencana musyawarah nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Pekanbaru selain meminta duit APBD Riau sebanyak Rp 3 miliar, perhelatan itu juga menyedot ribuan personel Polda Riau.
Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan menyebutkan, ada 1.700 polisi yang akan diterjunkan mengamankan munas HMI. Jumlah itu terdiri dari personel yang bertugas di Mapolda, Polres Kampar dan Brimob Polda Riau.
"Ada 1.700 personel yang diturunkan, pengamanan dilakukan secara berlapis," kata Dolly, Jumat (20/11).
Menurut Dolly, belum ada gejolak yang timbul dari rencana munas tersebut, meski beberapa pihak tidak setuju dengan pemakaian APBD Riau.
"Tidak ada gejolak seperti demonstrasi," ungkap Dolly.
Terkait dana besar yang dipergunakan dalam munas itu, Dolly menganggapnya tidak masalah. Menurutnya, yang akan melakukan munas dari kalangan elite.
"Lah, apa yang dipermasalahkan soal dananya. Inikan kalangan elite, mahasiswa yang akan melakukan munas, HMI," tegas Kapolda Riau.
Munas HMI yang bakal menggelar Kongres Nasional di Pekanbaru, selama enam hari dinilai sangat tidak pantas dilakukan di provinsi yang baru saja mengalami bencana kabut asap. Permasalahan bukan pada munas, tapi terkait anggaran Rp 3 miliar yang digunakan.
‪Hal tersebut diungkapkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman. Menurutnya, tidak layak acara kongres yang notabene acara internal organisasi dibiayai oleh uang rakyat.
‪"Tidak wajar. Tidak layak kagiatan itu dibiayai uang APBD. Bukan hanya HMI, apapun organisasinya kalau itu untuk kepentingan kongres. Itu kan internal mereka. Apalagi ini acaranya gawe-an nasional," kata Usman.
‪Usman, sangat menyayangkan acara yang hanya 6 hari itu harus melukai hati rakyat dengan menghabiskan biaya sampai Rp 3 miliar. Itu baru bersumber dari APBD, masih ada sumber sumber lain, yang bisa jadi dari APBN juga.
‪"Oke lah, kalau ini sudah terlanjur dianggarkan. Sekarang berani tidak HMI atau Pemprov Riau yang telah menyetujui bantuan untuk kongres tadi secara terbuka mengumumkan ke publik terkait proposal mereka," tantangnya.
‪Yang membuat luka masyarakat Riau, ternyata kucuran APBD Riau 2015 untuk Kongres HMI lebih besar dari biaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Bila untuk keperluan pencegahan bencana kabut asap itu hanya dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 miliar, untuk kongres HMI malah sebesar Rp 3 miliar.
Baca juga:
Kongres HMI di Pekanbaru telan Rp 3 M, DPRD sebut ada yang janggal
Calon Ketum HMI ogah pusing anggaran kongres Rp 3 miliar dikritik
Ini rincian dana kongres HMI di Pekanbaru senilai miliaran rupiah
Tak pantas dana kongres HMI dari APBD lebih besar dari kabut asap
Mewahnya aktivis era sekarang, dapat dana APBD Rp 3 M & sewa pesawat
-
Bagaimana Atase Kepolisian diharapkan dapat membantu PMI? Dirinya ingin Atase Kepolisian menjadi tempat di mana para PMI bisa mengadu dan mendapatkan solusi ketika mendapat hambatan di luar negeri.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan pangkat polisi? Mengutip dari laman polisi.com, tanda kepangkatan Polri adalah daftar tanda pangkat yang dipakai oleh Kepolisian Negara Indonesia.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kenapa pangkat polisi penting? Selain itu pangkat juga merupakan syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh anggota Polri jika hendak mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan tertentu.