4 Masalah Krusial Ini Bikin Jokowi Jengkel dan Marahi Pejabat
Pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (5/8) lalu, membuat Presiden Jokowi jengkel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali sempat memarahi pejabat. Hal ini karena para pejabat dianggap tak becus menangani masalah yang terjadi di kementerian atau lembaga.
Terlebih lagi masalah-masalah itu sangat merugikan masyarakat. Sehingga Jokowi geram dan menegur pejabat. Lantas masalah apa saja yang membuat Jokowi naik pitam? Berikut ulasannya:
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih? Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan dan acara selalu mengenalkan Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
Pemadaman Listrik Berjam-jam
Pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (5/8) lalu, membuat Presiden Jokowi jengkel. Senin (6/8) pagi, Jokowi mendatangi direksi PT PLN Persero untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik.
Direksi PLN menjelaskan secara rinci penyebabnya. Namun Jokowi menganggap itu terlalu teknis. Kemudian, Jokowi 'menyemprot' PLN. Jokowi menilai PLN tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang bakal terjadi. Karena akibat pemadaman listrik berjam-jam itu, konsumen dirugikan. Jokowi meminta PLN membenahi kinerja agar pemadaman tak terjadi lagi.
"Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya? Kok tahu-tahu drop. Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Saya minta tidak terulang lagi, itu saja. Cukup sekian," kata Jokowi.
Masalah Impor Migas Tinggi
Presiden Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai USD 68,46 miliar.
Jokowi lantas menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai USD 2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.
"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar Jokowi, pada Senin (8/7).
Anggaran Kementerian LHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sempat menjadi sasaran sentilan Presiden Jokowi. Saat itu Jokowi mengkritik anggaran yang dikucurkan untuk penanaman hutan sangatlah besar tetapi tak kunjung membuahkan hasil.
"Saya jengkel betul. Saya tanya ke Menterinya. Mana barangnya? Anggaran tahun ini. (Dijawab) sudah ditanam sekian ribu hektar. Ya mana tanamannya. Saya orang lapangan. Akan saya cek dan kontrol semuanya," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.
Utang BPJS
Kemudian masalah lain yang bikin Presiden Jokowi memarahi pejabatnya yaitu soal utang BPJS. Saat itu Jokowi marah lantaran masalah utang BPJS belum dibayarkan ke Rumah Sakit (RS). Sehingga Jokowi pun menegur Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Menurut Jokowi urusan pembayaran utang RS sampai ke presiden cukup keterlaluan, karena seharusnya selesai di menteri kesehatan dan Dirut BPJS.
"Kalau tahun depan masih diulang kebangeten. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen. Karena memang itu. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung-lah di Menkes, di Dirut BPJS," ucap Jokowi, pada Rabu (17/10/2018), di JCC Senayan.
(mdk/has)