43 Laporan Dugaan Korupsi di Sumbar Sepanjang Januari-Juni 2021
Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol Kumbul KS mengatakan, 43 laporan itu merupakan aduan atau yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sepanjang semester I tahun 2021, terdapat 43 laporan dugaan korupsi di Sumatera Barat (Sumbar) yang disampaikan masyarakat ke lembaga anti rasuah tersebut.
Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol Kumbul KS mengatakan, 43 laporan itu merupakan aduan atau yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK. Namun laporan itu masih jauh untuk ditindaklanjuti, lantaran bersifat laporan dan terkadang bersifat surat kaleng.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
“Laporan itu (dugaan korupsi) kualitasnya masih jauh untuk (kita) tindaklanjuti, diantaranya, karena (masih) bersifat laporan, masih berupa surat kaleng,” kata Kumbul usai Bimtek Pemberantasan Korupsi di Aula BPSDM Sumbar, Kota Padang, Selasa (14/9).
Dia mengatakan, untuk itu pihaknya menggelar Bimtek bersama Pemprov Sumbar agar laporan yang disampaikan masyarakat dapat lebih baik.
“Bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya. Termasuk meningkatkan keberanian masyarakat untuk melawan dan melapor korupsi,” kata Kumbul.
Menurutnya, kualitas laporan yang baik, dapat menghindari fitnah nantinya.
“Laporan korupsi ke KPK itu harus jelas siapa pelakunya, modusnya apa, dugaan kerugiannya apa, siapa saja yang terlibat dan bukti pendukung. Bukan hanya sekedar orang melapor,” sebut Kumbul.
Dia mengatakan, jika seharusnya pelapor yang melaporkan laporan dugaan korupsi ke KPK, seharusnya diam, bukan malah berkoar-koar usai melapor.
“Itu (berkoar-koar) tidak (kita) harapkan. Biar kami berproses, karena KPK menjaga kerahasiaan, masyarakat (pun) juga menjaga kerahasiaan. Itulah yang kita berikan pemahaman,” pungkas Kumbul.
Baca juga:
PNS dan Honorer Disdikbud Banten Dicecar KPK Soal Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel
Kasus Pembelian Gas Bumi, Kejagung Kembali Panggil Alex Noerdin
Kabar Baru Dugaan Korupsi Koperasi Bhinneka Karya Pamekasan, 400 Lebih Anggota Rugi
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Kasatgas Internal Perum Perindo
Perkara Korupsi Banprov di Indramayu, Ade Barkah Disebut Intervensi Bappeda
KPK Diminta Utamakan Langkah Pencegahan Korupsi
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel