90 Persen sistem absensi PNS di Indonesia masih manual

Sistem absensi manual mempersulit tingkat kedisiplinan PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, mengaku banyak menemukan lemahnya pengawasan internal pemerintah terhadap kedisiplinan dan produktivitas PNS di beberapa daerah.

Pasalnya, sebanyak 90 persen pemerintah di daerah baik Kabupaten/Kota hingga Provinsi masih menggunakan sistem absensi secara manual. Bukan absensi sistem digital online yang bisa terkoneksi dan canggih.

"Dari sisi absensi saja, 90 persen masih sistem manual yang pengawasan dan otentifikasinya sulit untuk dilakukan," kata Yuddy usai sidak di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, di Jalan Ki Mangunsarkoro, Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (15/7).

"Misalnya jam berapa seorang pegawai masuk kantor, jam pulang, apakah kehadirannya tepat waktu atau terlambat, tidak diketahui," ungkapnya.

Yuddy menjelaskan dengan penggunaan sistem absensi yang masih manual, mempersulit untuk mengukur tingkat kedisiplinan seseorang PNS di sebuah kantor pemerintahan.

"Jangan sampai ada pegawai yang harusnya mengisi daftar presensi pulang pukul 15.00 WIB, ternyata pada pukul 09.00 WIB sudah melakukan paraf. Atau bahkan PNS itu sudah selama seminggu diparaf dalam satu hari saja. Itu kan tidak betul," terangnya.

Yuddy menyatakan dari hasil sidak yang di sejumlah daerah, misalnya di Kantor Kecamatan, ternyata Camat dan Sekretaris Camat tidak di tempat dan tanpa ada data informasi yang jelas.

"Bahkan di presensi terdapat 15 pegawai, ternyata yang ada di tempat tidak ada 15 orang. Hal ini tentu merugikan pemerintah yang sudah mengeluarkan belanja pegawai yang begitu besar, tunjangan dan lain sebagainya, tapi produktivitasnya rendah," terangnya.

Untuk itu, Yuddy menegaskan pihaknya mengeluarkan surat edaran ke seluruh instansi pemerintah dari pusat sampai daerah, agar memperbaiki sistem absensi.

"Yakni kami minta agar menggunakan sistem elektronik dan digital. Khusus untuk instansi pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, menurut Yuddy, sebagian daerah sudah menggunakan sistem presensi elektronik. Sedangkan untuk di lingkungan SKPD Provinsi Jateng, sebagian besar juga telah menggunakan sistem presensi elektronik namun ia meminta terus dikembangkan," ujarnya.

Yuddy mengimbau supaya Pemprov Jateng menggunakan teknologi yang lebih maju seperti sensor retina mata di samping fingerprint.