Warga Asing Dapat Kemewahan Pajak dari Pemerintah, Begini Aturannya
Kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik.
Pemerintah mempermudah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya.
Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
“PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN sesuai dengan prinsip trust but verify,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti di Jakarta, Selasa.
Kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik. Baik perwakilan negara asing maupun pejabatnya harus memiliki nomor identitas perpajakan sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dengan mengikuti tata cara penerbitan NPWP.
“Penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya DJP dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM,” kata Dwi.
Aturan Fasilitas Pembebasan Pajak
Pada Pasal 4 PMK 59/2024, dijelaskan fasilitas pembebasan pajak diberikan kepada perwakilan negara asing serta pejabatnya berdasarkan asas timbal balik. Hal ini juga berlaku untuk perwakilan negara asing dan pejabat Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di negara tersebut.
Sementara untuk badan internasional dan pejabatnya diberikan berdasarkan perjanjian atau kelaziman internasional. Perjanjian yang dimaksud di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur pemberian pembebasan atau fasilitas perpajakan.
Selain itu juga perjanjian telah melalui pengesahan dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan/atau penyetujuan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang perjanjian internasional.
Pembebasan PPN dan PPnBM diberikan atas impor barang kena pajak (BKP) dan atas penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak (JKP).
Pembebasan atas impor BKP diberikan tanpa menggunakan surat keterangan bebas (SKB), sepanjang bea masuk diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembebasan atas penyerahan BKP dan/atau KJP diberikan menggunakan SKB.
Wewenang penerbitan SKB berada di tangan menteri keuangan. Namun, menkeu melimpahkan wewenang penerbitan SKB dalam bentuk delegasi kepada direktur jenderal pajak.
- Warga Asing Dapat Kemewahan Pajak dari Pemerintah, Begini Aturannya
- Bagaimana Memilih Velg Mobil? Kenali PCD dan OFFSET Terlebih Dahulu
- Buruan Daftar, Jobstreet Hadirkan Satu Juta Lowongan Kerja Baru
- Mengapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Fakta Pentingnya
- Memburu Keberadaan Bos Perusahaan Animasi Usai Kasus Eksploitasi Karyawan Viral, Imigrasi & Kemnaker Turun Tangan
- Anisyah Al Faqir
Berita Terpopuler
-
PP Muhammadiyah Temui Jokowi, Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
merdeka.com 17 Sep 2024 -
VIDEO: Kata-Kata Spontan Prabowo Terkejut Ibu Iriana Nimbrung Ikut Foto Bareng di IKN
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Resmikan Kantor FIBA di Indonesia, Jokowi Harap Lahirkan Banyak Atlet Berprestasi
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan di Internal: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya
merdeka.com 17 Sep 2024
