Cegah Barang Impor Murah Beredar, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Lindungi UMKM

produk impor

Cegah Barang Impor Murah Beredar, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Lindungi UMKM

Kemenkeu bersama Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur kerja sama dengan PPMSE agar dapat menjaga UMKM.

Kemenkeu bersama Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur kerja sama dengan PPMSE agar dapat menjaga UMKM.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tujuannya, sebagai salah satu langkah penyempurnaan proses bisnis kepabeanan atas barang kiriman.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto menyatakan, sinergi Kemendag dan Kemenkeu dalam mengatur ketentuan Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPSME) dan penyempurnaan proses bisnis kepabeaan akan meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari serbuan produk impor.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Terbitnya PMK 96/2023 sebagai perubahan dari PMK Nomor 199/PMK.010/2019 ini adalah bagian dari transformasi layanan Kemenkeu dalam memberikan kepastian hukum dan aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos, yang perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan pun dituntut menjadi makin efektif dan efisien.

Mandatory kemitraan antara DJBC dan PPMSE menjadi salah satu poin pengaturan baru di PMK 96/2023 ini. PPMSE pun akan diperlakukan sebagai importir atas barang kiriman hasil perdagangan PPMSE tersebut.

Donny menjelaskan, PMK mengatur kewajiban kemitraan antara Bea Cukai dengan PPMSE melalui penyampaian data e-catalogue dan e-invoice. Sehingga penetapan yang dilakukan oleh Bea Cukai dapat dilakukan secara otomasi dan proses customs clearance dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

“PMK ini juga mengatur peran dan tanggung jawab tiap-tiap pihak yang terlibat, seperti penerima barang, penyelenggara pos, dan PPMSE. Sehingga tercipta kepastian hukum dan tiap-tiap pihak dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik,"

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi

Selain itu, dalam rangka melindungi UMKM dan industri dalam negeri, beberapa komoditas juga ditambahkan dalam kelompok komoditas yang dikenakan tarif umum/most favoured nation (MFN), seperti kosmetik, produk besi dan baja, sepeda, dan jam tangan.

Diatur pula pemberlakuan consignment note (CN) sebagai pemberitahuan pabean, perbedaan perlakuan atas barang kiriman hasil transaksi perdagangan (self-assessment) dan non-perdagangan (official-assessment), serta pengaturan ekspor barang kiriman.

"Kami berharap lewat penerbitan PMK 96/2023 dari sisi impor akan terwujud peningkatan pelayanan impor barang kiriman tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kebenaran data pemberitahuan atas impor barang kiriman,” ujar Donny.

Sementara itu, dari sisi ekspor, lanjut Donny, penerbitan aturan ini diharapkan dapat menghadirkan perbaikan administrasi kepabeanan atas ekspor barang kiriman.

“Tak luput kami juga mengimbau stakeholders dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan di bidang impor dan ekspor barang kiriman dan mendukung kelancaran kinerja pelayanan dan pengawasan Bea Cukai di lapangan," ujar Donny.

Sementara Rifan menambahkan, untuk mendukung pemberdayaan UMKM, Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mulai berlaku pada 26 September 2023.

“Permendag ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, serta meningkatkan perlindungan konsumen,” jelas Rifan.

Aturan Pokok

Rifan menyampaikan, aturan pokok Permendag ini di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis PPMSE mulai dari lokapasar (marketplace) hingga social commerce dan penetapan harga minimum sebesar USD100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce.

Permendag ini juga mengatur ketentuan terkait Positive List, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan ‘langsung’ masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce yang memfasilitasi perdagangan lintas negara (cross border) serta larangan bagi marketplace dan social commerce bertindak sebagai produsen.

"Terbitnya Permendag 31 Tahun 2023 diharapkan dapat mengatasi permasalahan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti predatory pricing dan praktik perdagangan tidak sehat lainnya,” kata Rifan.

Sehingga, kata Rifan, kepentingan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha lokal terjaga, dan mampu meningkatkan penggunaan serta pemasaran produk dalam negeri.

Di sisi lain, kegiatan PMSE atau e-commerce merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektor. Sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak dalam membangun ekosistem e-commerce yang kondusif.

“Untuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia dan gerakan ini diharapkan dapat didukung oleh berbagai pihak termasuk media sehingga konsumen bisa beralih untuk mengkonsumsi produk dalam negeri,” pungkas Rifan.

Cegah Barang Impor Murah Beredar, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Lindungi UMKM

13 Oktober 2023 13:36

Artikel ini ditulis oleh

Editor Randy Ferdi Firdaus

Pemerintah fokus menjaga keberlangsungan UMKM

Topik Terkait

Reporter

Merdeka

Gibran Rakabuming Raka Tak Mundur dari Walikota Solo, Ini Cara Gibran Kampanye Keliling Indonesia

Khusus untuk pengambilan nomor urut, Gibran memutuskan untuk cuti.

Baca Selengkapnya

UMKM Gubernur BI: 80 Persen UMKM itu Ibu-Ibu Sedang Berjuang untuk Anaknya, Kalau Beli Jangan Tawar Lebih Murah

Dengan memberikan uang lebih, bisa membantu pelaku usaha UMKM untuk mensejahterakan keluarganya.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo-Mahfud Md Ganjar Jadikan Merauke Titik Awal Kampanye, Mahfud Mulai dari Sabang

Ganjar dan Mahfud memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Anies Baswedan Bertemu Kelompok Tani Pengalengan, Anies Dicurhati soal Pupuk Subsidi Langka Hingga Sulitnya Dapat KUR

Anies Baswedan melakukan kampanye hari kedua di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Marsudi Raih Suara Tertinggi, Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan HAM PBB

Ini merupakan keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Mahfud Sindir Kelakuan Anggota DPR ke Menteri: Ditekan, Bicara Keras, Ujungnya Pesan Proyek

Akibat konflik of interest yang kian marak, berimbas pada indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Makna di Balik Lokasi Ganjar dan Mahfud di Hari Pertama Kampanye

Indonesia menghadapi tantangan demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja.

Baca Selengkapnya

Pemilu2024 DPR Harap Pemilu 2024 Sejuk dan Damai seperti di Kamboja

Putu Supadma Rudana mengatakan, negara dunia khususnya Indonesia agar mencontoh proses pemilu yang dilakukan Kamboja.

Baca Selengkapnya

Sejarah Kemerdekaan Indonesia Penuh Bahaya, Kisah Kakek Anies Baswedan Bawa Surat 'Sakti' dari Mesir ke Tanah Air

Dua tahun pascakemerdekaan Indonesia, Menteri Muda Penerangan AR Baswedan, Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim dan rombongan delegas berangkat ke sejumlah negara timur tengah untuk mencari dukungan dan pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia.

Baca Selengkapnya