Ada 70 Jabatan Kosong, Plt Bupati Bogor 'Disentil' Ketua DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto 'menyentil' Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, untuk segera melakukan rotasi, mutasi serta promosi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis dalam struktur pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto 'menyentil' Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, untuk segera melakukan rotasi, mutasi serta promosi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis dalam struktur pemerintahan daerah.
Menurut Rudy, Iwan Setiawan hanya memiliki waktu efektif sekitar enam bulan, dalam menuntaskan seluruh target yang ada dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, sekaligus mengakhiri masa jabatan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Apa yang dilakukan mobil mewah berpelat DPR RI yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
"Masa jabatan kan berakhir pada akhir Desember 2023. Menurut aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bupati tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Artinya waktu efektif hanya sekitar enam bulan tahun ini," kata Rudy, Kamis (26/1).
Menurut Rudy, pengisian jabatan-jabatan kosong harus segera dilakukan, untuk melakukan upaya percepatan pengentasan program-program yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023.
Selain itu, jabatan kosong yang sudah terisi akan memudahkan Pemkab Bogor dalam menjalani masa transisi selama tahun 2024, di mana saat itu kepemimpinan diemban oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati Bogor.
"Ya tahun ini, diperkirakan ada 70 jabatan kosong. Itu harus segera dilakukan pengisian. Jabatan kosong itu meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kabid dan kasi. Mumpung sekarang masih bisa mengambil kebijakan, agar segera diisi," kata politikus Gerindra itu.
Meski begitu, Rudy berharap pengisian jabatan tidak dilakukan dengan asas kedekatan dengan pimpinan, melainkan mengacu pada kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik dari sisi pengalaman, maupun latar belakang pendidikan.
"Saya sangat yakin dan percaya bahwa banyak SDM di Kabupaten Bogor yang mampu dan sanggup. Jadi saya berharap walaupun dipimpin plt hari ini, seluruh jabatan strategis segera diisi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," jelas Rudy.
(mdk/cob)