Agar Hoaks dan Ujaran Kebencian Tak Merajalela Jelang Pilpres
Persebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) hoaks semakin merajalela.
Persebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) hoaks semakin merajalela.
Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sudah cukup menjerat para pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun itu ternyata belum membuat jera.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana tanggapan Titiek Puspa atas kabar hoaks kematiannya? Titiek Puspa, meski santai, mengakui kesal karena berita palsu yang menyebutkan dirinya telah meninggal dunia.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
-
Apa yang diklaim dalam berita hoaks tentang kasus Vina Cirebon? Berita tersebut dibagikan oleh akun Facebook dengan nama Novita Erna Kreator, Uda Dedi, dan Pak Tri. Ketiga akun tersebut membagikan tangkapan layar sebuah video di Youtube berjudul “Duakui Salah Tangkap!! Egi Palsu Resmi Di Lepas, Hotman Paris & Ibu Putri Turun” yang diunggah oleh akun Media Populer.
-
Apa yang diklaim oleh berita hoaks tentang huruf Y? "Huruf 'Y' akan dihapus dari Alfabet", judul artikel tersebut.
"Hoaks dan ujaran kebencian jelang Pilpres 2019 merajalela. Mungkin ini akibat belum maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. Memang sudah ada UU ITE, tetapi itu akan lebih berkualitas dan mengena bila sinergitas Trias Politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diperkuat dalam bentuk kebijakan hukum sesuai fungsi kelembagaan masing-masing," ungkap Praktisi Hukum Suhardi Somomoeljono dalam keterangannya, Kamis (10/1).
Ia melanjutkan, UU ITE dan UU lainnya yang terkait dengan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak akan berarti jika politik hukum atau legal policy dalam penegakan hukum dari suatu negara tidak dibarengi dengan keberanian dan kemampuan memberi ruang lebih luas mengedepankan teori bersifat diskresioner (kebebasan mengambil keputusan sendiri).
Menurutnya, hoaks dan ujaran kebencian dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi tidak mungkin diberantas dengan mudah melalui penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan derasnya arus penyebaran hoaks yang begitu mudah di era kemajuan teknologi ini. Akibatnya, aparat penegak hukum (polisi) cukup kewalahan mengangkat seluruh kasus hoaks ke ranah penegakkan hukum.
"Jika kebijakan legislasi nasional secara spesifik dan proporsional serius diarahkan untuk menanggulangi hoaks, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian dapat dibendung secara signifikan," ungkap Suhardi.
Suhardi berharap kerangka dasar terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum, filosofisnya harus ditata kembali (restorasi) dengan menggunakan instrumen kebijakan legislasi nasional.
"Jika tidak segera dilakukan maka hukum di Indonesia akan senantiasa kesulitan dalam mencapai ideal tersebut," tandasnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini polisi berhasil menangkap empat orang pelaku penyebaran informasi hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga ada pihak lain yang terlibat.
Baca juga:
Rommy Minta Rencana Penerbitan Kembali Obor Rakyat Dibatalkan
Said Aqil: Kalau Kelas Menengah Kuat, Hoaks Enggak akan Laku
Obor Rakyat Berencana Terbit Lagi, Pemerintahan Jokowi Siapkan Antisipasi
Mahfud MD Tak Masalah Obor Rakyat Terbit Lagi Asal Tidak Sebar Bohong
Mahfud MD: Politikus Harus Jujur, Kalau Menyebarkan Hoaks Ya Tangkap
Mahfud MD Sebut Hoaks Surat Suara Tercoblos Membahayakan Bangsa