Airlangga jadi Ketum, Golkar buka peluang cabut dukungan Pansus Angket KPK
Di satu sisi, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung Pansus Angket KPK. Pansus Angket ini sejak awal menuai pro kontra karena dinilai dapat melemahkan fungsi KPK dalam memerangi KKN di negara ini.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memiliki visi membawa perubahan bagi Golkar. Salah satunya berkomitmen menjadikan Golkar partai yang bersih agar kepercayaan publik kembali pulih.
Di satu sisi, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung Pansus Angket KPK. Pansus Angket ini sejak awal menuai pro kontra karena dinilai dapat melemahkan fungsi KPK dalam memerangi KKN di negara ini.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Terkait kemungkinan pencabutan dukungan terhadap Pansus Angket KPK, Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan akan berkonsultasi dan menyesuaikan dengan kebijakan partai.
"Mekanisme itu kan dua kali masa sidang. Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan Ketum apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan nanti akan kita cabut saja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu," jelasnya, Rabu (20/12).
Nama Aziz Syamsuddin juga digadang-gadang akan menggantikan posisi mantan Ketum Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Namun dikhawatirkan dia tak bisa berakselerasi dengan program Jokowi, terkait ini dia mengatakan saat menjabat Ketua Badan Anggaran, dirinya telah menjalin kerjasama dengan Menteri Keuangan terkait program pemerintah.
"Dan selama saya menjadi Ketua Badan Anggaran berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi oleh Ibu Menkeu dan program-program pemerintah kita melakukan akselerasi dengan partai-partai yang ada, 10 fraksi yang ada di dalam Banggar dan Alhamdulillah berjalan lancar," ujarnya.
Sebagai kader partai, Aziz menegaskan telah berkomitmen mendukung Jokowi sebagai Presiden dua periode.
"Saya juga berkomitmen sebagai kader partai untuk membantu melancarkan program Bapak Presiden dan turut mensukseskan bagaimana pemenangan Pileg dan Bapak Jokowi untuk periode kedua di tahun 2019," jelasnya.
Dengan Airlangga menjadi ketua umum, posisi Korbid Perekonomian DPP Partai Golkar saat ini kosong. Aziz mengaku jika diminta mengisi posisi itu akan menerima karena sesuai bidangnya.
Pengalamannya sebagai Ketua Banggar DPR selama 1,5 tahun menurutnya sesuai dengan posisi itu. Namun dia mengatakan belum ada pembicaraan terkait itu.
(mdk/dan)