Alexander Marwata: Penyadapan KPK Izin Dewan Pengawas Itu Malah Ribet
Pimpinan KPK periode 2019-2023, Alexander Marwata tidak setuju penyadapan harus seizin dewan pengawas. Masalah teknis itu menurutnya akan menyulitkan. Kendati demikian, Alex sepakat dengan keberadaan dewan pengawas di KPK.
Pimpinan KPK periode 2019-2023, Alexander Marwata tidak setuju penyadapan harus seizin dewan pengawas. Masalah teknis itu menurutnya akan menyulitkan. Kendati demikian, Alex sepakat dengan keberadaan dewan pengawas di KPK.
Dia berdalih lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung memiliki lembaga pengawasan. Hanya, terkait kewenangannya harus lebih jelas.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
"Tapi harus kita lihat fungsi dewas itu apa? Apakah dia sebagai atasan pimpinan, misalnya, dalam setiap melakukan penyadapan harus izin, itu malah ribet. Penggeledahan harus izin, itu ribet," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Alex mengaku hal tersebut sudah didiskusikan bersama Komisi III DPR yang menangani hukum. Pimpinan KPK periode 2015-2019 itu menilai, sedianya kewenangan dewan pengawas dibatasi untuk memastikan jalannya penyadapan atau penggeledahan.
"Tetapi kalau dewas itu ingin melihat atau memastikan apakah penyadapan, apakah penggeledahan, apakah penyitaan itu proper, sudah tepat, silakan dilakukan pengawasan," ucapnya.
Termasuk melakukan evaluasi penyadapan secara berkala dalam tiga bulan sekali. Kalau diberikan kewenangan dewan pengawas memberikan izin, sama halnya menaikan posisi dewan pengawas seperti pimpinan KPK.
"Itu seolah-olah nanti dewan pengawas jadi atasan pimpinan KPK. Padahal UU jelas di situ bahwa penanggung jawab tertinggi komisi pemberantasan korupsi itu adalah pimpinan KPK," ucapnya.
Kata dia pembedaan kewenangan pimpinan dan dewan pengawas KPK itu bakal membuat jelas perbedaannya. Sehingga tidak terjadi matahari kembar dalam KPK.
"Sepanjang tugasnya itu bisa dipisahkan dgn jelas, tugas dan kewenangannya. Saya kira nggak. Jadi kaya semacam, kalau di perusahaan itu kan ada komisaris, kan gitu. Tugas dia adalah mengawasi kinerja direksi," jelasnya.
Baca juga:
KPK Surati DPR Minta Pengesahan Revisi UU Ditunda
Politikus PKS Usul Dewan Pengawas KPK Dipilih DPR
PKB Sebut Jokowi dan DPR Semangat Memperkuat KPK
Alexander Marwata Bakal Tertibkan Wadah Pegawai KPK
VIDEO: Jokowi Minta Publik Kawal Revisi UU KPK
Revisi UU KPK, Penunjukkan Dewan Pengawas Belum Disepakati DPR
Gaduh di KPK buat Mantan Pimpinan Turun Gunung