Anies terancam dibebastugaskan jika abaikan laporan Ombudsman
"Sanksi administratif itu bisa dinon-jobkan, bisa, dibebastugaskan," kata Dominikus.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan apabila tidak mengubah kebijakannya terkait penataan PKL di Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Hal ini terkait dengan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang yang diserahkan pada Senin (26/3).
Plt Ketua Ombudsman perwakilan DKI, Dominikus Dalu, menjelaskan jika dalam 30 hari tidak ditanggapi Pemprov DKI, maka laporan tersebut bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Hal itu setelah melalui mekanisme pleno pimpinan Ombudsman RI.
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Bagaimana Anies Baswedan akan membantu masyarakat yang mengalami masalah hukum? Kami akan menyediakan pelayanan pengacara gratis yang kami sebut Hotline Paris untuk membantu rakyat yang mengalami masalah dan akan didampingi pengacara negara.
-
Siapa yang diklaim sebagai pihak yang 'menjebloskan' Anies Baswedan? Ditetapkan Anies sebagai tersangka, diklaim karena dilaporkan oleh Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan administratif Anies Baswedan? Badan Pekerja (BAJA) Anies-Imin tengah menyiapkan persyaratan administratif untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu, Anies siap kapan saja. Termasuk bila pendaftaran di hari pertama. "Badan pekerja yang mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Administrasinya dan semua hal-hal substantif, itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itu yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan saja," jelas Anies.
"Bilamana dalam 30 hari ke depan belum ada perkembangan atau informasi yang disampaikan kepada Ombudsman terkait tindakan korektif Pemprov DKI Jakarta, maka laporan ini kita tingkatkan menjadi rekomendasi," kata Dominikus saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Senin (26/3).
Dominikus menyebutkan sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor dalam hal ini Gubernur DKI Anies Baswedan, jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Kewenangannya sebagai kepala daerah bisa dicabut.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 351 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ayat 5, disebutkan kepala daerah yang tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman, diberikan sanksi berupa pembinaan khusus oleh Kementerian, dan kewenangannya diberikan kepada wakilnya atau pejabat yang ditunjuk.
"Sanksi administratif itu bisa dinon-jobkan, bisa, dibebastugaskan," kata dia.
Ombudsman perwakilan DKI menyerahkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) terkait penataan PKL Tanah Abang. Dalam laporan tersebut Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang. Pemprov DKI diberikan waktu 30 hari untuk mengevaluasi dan maksimal 60 hari untuk segera merealisasikan laporan tersebut.
Penyerahan laporan dihadiri oleh pihak Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kemendagri. Adapun pihak yang mewakili masing-masing instansi adalah Kadishub DKI Andri Yansah, Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Komarul Z, Kasubdit pemerintah Aceh, DKI, DIY, Ditjen Otda, Sartono. Penyerahan temuan diserahkan oleh Plt ketua Ombudsman perwakilan DKI Dominikus Dalu.
Kesimpulan ini merupakan tindaklanjut atas laporan pedagang Blok G Tanah Abang. Ombudsman memeriksa pihak Pemprov DKI, Polda Metro juga unsur masyarakat dan tiga kali melakukan pemeriksaan di lapangan. Terakhir Ombudsman DKI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya secara terbuka pada 20 Maret lalu.
Baca juga:
Ombudsman ungkap 4 temuan maladministrasi penataan Tanah Abang oleh Anies
Kadishub DKI klaim sejak Jalan Jatibaru ditutup kurangi kemacetan 11 persen
Polda Metro Jaya akan minta kajian penutupan Jalan Jatibaru milik Pemprov DKI
'Sudahlah, kembalikan fungsi jalan di Tanah Abang sebagaimana mestinya'
DPRD DKI Jakarta minta Anies evaluasi penutupan Jalan Jatibaru
Dukung Ombudsman, NasDem DKI minta Anies buka Jalan Jatibaru