Antisipasi Lonjakan Penumpang, KCI Tambah 5 Jadwal Perjalanan KRL
Dia mengatakan, pihaknya memutuskan menjalankan lima jadwal kereta tambahan yaitu tiga dari Stasiun Bogor, satu dari Stasiun Bojonggede dan satu dari Manggarai.
PT Kereta Commuter Indonesia menambah lima jadwal perjalanan kereta untuk mengangkut penumpang yang masih bekerja selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan penumpang.
Pihak PT KCI memantau sejumlah stasiun pemberangkatan di hari ke empat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah DKI Jakarta pada hari ini Senin (13/4). Terlihat cukup banyak masyarakat yang beraktifitas dengan menggunakan moda transportasi KRL seperti di Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam dan Depok.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa tujuan utama dari KPR BRI? Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI adalah salah satu solusi bagi calon pemilik rumah untuk mewujudkan impian miliki hunian idaman mereka, terutama bagi kalangan milenial dan Gen Z.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
"Pagi ini para pengguna rela antre untuk masuk stasiun," kata Manager External Relations PT KCI Adli Hakim dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).
Dia mengatakan, pihaknya memutuskan menjalankan lima jadwal kereta tambahan yaitu tiga dari Stasiun Bogor, satu dari Stasiun Bojonggede dan satu dari Manggarai.
Selain itu, sebanyak 4 ribu petugas petugas pelayanan dan pengamanan PT KCI dikerahkan untuk melayani penumpang. Pihak PT KCI juga melibatkan anggota marinir yang tersebar di 80 stasiun.
"Mereka memberikan edukasi kepada para pengguna bahwa terdapat pengaturan untuk membatasi jumlah pengguna di dalam KRL agar penerapan physical distancing sesuai Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur terkait PSBB pada moda transportasi dapat berjalan," ujarnya.
Adli berharap pemerintah setempat mengontrol atau mengawasi pemberlakuan PSBB. Menurutnya, dalam praktiknya penerapan PSBB juga harus diikuti oleh semua pihak.
"Kami harap pelaku usaha yang masih mengharuskan karyawannya bekerja di kantor juga dapat menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah atau memberi kelonggaran jam kerja sehubungan adanya keterbatasan jam operasional dan kapasitas penumpang pada seluruh moda transportasi publik," tutupnya.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Hari Ini, Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Kereta dan MRT
Selama PSBB, KRL Hanya Membolehkan 60 Penumpang Pergerbong
Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker
Februari 2020, Jumlah Penumpang Kereta Turun Tertekan Anjloknya Pengguna KRL
CEK FAKTA: Tidak Benar Penghentian Transportasi Massal Jabodetabek
Transportasi Umum Sepi, Masyarakat Makin Sadar Jaga Jarak Cegah Sebaran Covid-19