ASN Kedapatan Langgar PPKM Darurat Harus Ditindak Tegas
Sekalipun pelakunya penyelenggara pemerintahan yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi kedaruratan COVID-19 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebab hari itu tidak sesuai dengan nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku.
Pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Kebijakan ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli mendatang.
DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia meminta pemerintah menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar PPKM Darurat.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Apa gejala Covid Pirola? Mengenai gejala yang ditimbulkan akibat infeksi Pirola, diketahui belum ada gejala yang spesifik seperti disampaikan ahli virologi dari Johns Hopkins University, Andrew Pekosz, dilansir dari Liputan 6.Namun, tetap saja ada tanda-tanda yang patut untuk Anda waspadai terkait persebaran covid Pirola. Apabila terkena COVID-19 gejala umum yang terjadi biasanya demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersih, lelah, sakit kepala, nyeri otot serta kemampuan indera penciuman berubah, maka gejala covid Pirola adalah sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, batuk dengan atau tanpa dahak, dan sakit kepala.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana cara mencegah Covid Pirola? CDC menyarankan masyarakat untuk melindungi diri dari virus ini karena masih belum jelas tentang seberapa pesat varian ini dapat menyebar. Untuk itu, sebagai tindakan pencegahan masyarakat diminta untuk melakukan hal berikut:• Dapatkan vaksin Covid-19.• Jalani tes Covid.• Cari pengobatan jika Anda mengidap Covid-19 dan berisiko tinggi sakit parah• Jika Anda memilih untuk memakai masker, kenakan masker berkualitas tinggi yang pas di hidung dan mulut.• Tingkatkan ventilasi udara.• Selalu mencuci tangan usai beraktivitas.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
"Pemerintah harus menindak tegas bagi oknum ASN yang dengan sengaja melanggar ketentuan PPKM Darurat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat," kata Ketua Umum DPP LPKAN, Mohammad Ali, di Surabaya. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (8/7).
Menurut dia, aparat penegak hukum tidak boleh tebang memilih menindak pelanggaran aturan PPKM Darurat. Sekalipun pelakunya penyelenggara pemerintahan yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi kedaruratan COVID-19 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebab hari itu tidak sesuai dengan nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku, agar bangsa dan negara tidak dirugikan.
Meski demikian, katanya, hal itu bisa dicegah dengan sinergi dan koordinasi yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak muncul masalah klasik terkait warga masyarakat yang tidak tertangani karena dampak COVID-19.
"Karena sifatnya darurat maka semua daerah harus mau menerima jenazah Covid-19 tanpa harus melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu Keluarga jenazah sampai dengan pemakaman. Jadi tidak terjadi lempar tanggung jawab antar-pemerintahan, karena adanya ego sektoral," ujarnya.
Selain itu, Ali menyampaikan, perlu ada pengendalian dan pengawasan secara ketat terkait harga kebutuhan bahan pokok (sembako) dan pengendalian harga obat-obatan (vitamin/suplemen untuk imunitas tubuh) oleh pemerintah dan harus ditindak dengan tegas para pelaku yang menaikkan harga di atas harga standar pemerintah.
"Jadi perlu adanya kajian strategis secara ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang selaras dengan ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat berkolaborasi dengan kearifan lokal," katanya.
Ditambahkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait ketentuan PPKM Darurat kepada ketua Rukun Warga (RW) di Surabaya.
"Varian baru COVID-19 sangat cepat sekali menyebarnya sehingga perlu kebersamaan," kata Armuji.
Selain mensosialisasikan ketentuan PPKM Darurat sesuai Surat Edaran Wali Kota Surabaya, Armuji juga menjelaskan penanganan pertama pasien konfirmasi positif COVID-19 hingga peran Kampung Tangguh untuk menekan laju infeksi di wilayah perkampungan.
"Peran Kampung Tangguh menjadi pilar utama pemkot untuk mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19," katanya.
Baca juga:
Langgar PPKM Skala Mikro, 420 Tempat Usaha di Medan Diberi Sanksi
Aksi Tak Terduga Wali Kota Semarang Razia Warung Buka saat PPKM,Pedagang Happy Banget
Wali Kota Makassar Perpanjang PPKM, Rumah Tuhan Tutup, Diskotek & Pijat Buka
60 Pelaku Usaha di Malang Disanksi karena Langgar PPKM, Begini Nasibnya Sekarang
Surat Edaran Tuai Sorotan, Wali Kota Makassar Akan Revisi Aturan PPKM
Anggota Paspampres Bersitegang dengan Petugas PPKM, 1 Orang Dikerubuti Banyak Orang