Australia dituding ikut membantai di masa revolusi kemerdekaan

Pemerintah diminta mengusut keterlibatan Australia dalam pembantaian itu.

Keputusan Presiden Joko Widodo melanjutkan proses eksekusi terpidana mati sejumlah kasus membuat hubungan Australia-Indonesia semakin memanas. Lantaran beberapa pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abott, dirasa menyudutkan Indonesia, sejumlah unsur masyarakat angkat bicara.

Salah satunya Ketua umum Komite Utang Kehormatan Belanda, Barta Hutagalung. Dia menuding Australia terlibat dalam pembantaian hampir satu juta rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan pada periode 1945 sampai 1950. Menurut data dia dapat, Australia menerjunkan dua divisi tentaranya bergabung dengan Inggris dan Belanda melakukan agresi militer.

"Westerling di Sulawesi Selatan dibantu Inggris dan dua Divisi tentara Australia. Jangan lupa juga Puputan Margarana, masih ada saksi mata yang masih hidup," kata Barta kepada wartawan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin (9/3).

Barta menyebut nama komandan pasukan Australia saat itu, Leslie Morisete, membantu Komandan regu pasukan Belanda pimpinan Westerling melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan. Menurut dia, genosida merupakan kejahatan luar biasa dan menurut Persatuan Bangsa-Bangsa tidak pernah ada masa kadaluarsanya.

"Kasus di Rawagede ada 431 orang yang dibantai kita menang di Pengadilan Internasional. Yang di Sulawesi itu lebih dari itu. Mereka dibantai tanpa ada pengadilan. Kami akan minta PBB untuk menyelidiki kasus itu, dan Australia punya adil membantu Inggris dan Belanda saat itu," ujar Barta.

Barta pun menyarankan kepada pemerintah Indonesia tidak cuma bertahan dengan isu-isu dilancarkan negara lain karena menentang pelaksanaan hukuman mati.

"Kita jangan bertahan saja, harus ingat menyerang adalah pertahanan terbaik. Saya akan uraikan secara rinci dan akan saya serahkan ke pemerintah, kita punya bukti ada laporan resmi pemerintah belanda," ucap Barta.