Bahas PKPU, Tjahjo lakukan pertemuan tertutup dengan Wiranto
Tjahjo sempat enggan membicarakan apa yang dibahas bersama dengan Wiranto. Namun, dia mengungkapkan, salah satu yang menjadi materi pembicaraan adalah larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Pertemuan yang tidak masuk dalam jadwal tersebut membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Tjahjo sempat enggan membicarakan apa yang dibahas bersama dengan Wiranto. Namun, dia mengungkapkan, salah satu yang menjadi materi pembicaraan adalah larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Salah satunya diskusi soal itu (PKPU)," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/7).
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dimana salah satu poinnya melarang mantan koruptor maju sebagai caleg.
Dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.
Dalam salah satu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."
Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.
Reporter: Putu Merta Surya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU Solo kantongi nama-nama Caleg mantan napi
Terancam tak bisa nyalon, Taufik yakin PKPU akan digugat
Jokowi soal KPU larang eks napi korupsi nyaleg: Yang tak puas, ambil langkah hukum
Bawaslu siap terima gugatan eks koruptor yang ditolak pencalonannya oleh KPU
KPU sebut tak ada kunci-kuncian dengan DPR dan pemerintah soal PKPU
KPU yakin larangan eks koruptor jadi caleg sah tanpa tanda tangan Menkum HAM