Banyak korupsi di Indonesia, Fahri Hamzah minta Jokowi tanggung jawab

Fahri menjelaskan, Presiden juga harus menghargai dan kinerja DPR terutama pansus angket KPK yang telah berusaha memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, dia meminta Jokowi menindaklanjuti hasil temuan pansus angket KPK.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas maraknya tindak korupsi di Indonesia. Karena menurutnya setiap hal yang ada di negara ini adalah tanggung jawab Presiden.

"Kalau makin banyak (korupsi) Presiden ikut bertanggungjawab atau tidak? Penanggung jawab semual hal di republik ini Presiden. Enggak usah korupsi, orang maling duit sejuta dua juta, kalau ada kambing kelaparan aja tanggung jawab Presiden. Kalau ada ternak aja kekurangan air tanggung jawab Presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

"Kalau Presiden menganggap pemberantasan korupsi bukan urusan dia, ya ngapain jadi Presiden. Terus pemberantasan korupsi urusan siapa dong? Urusan Johan Budi? Febri Diansyah? Enak aja. Ini korupsi masalah besar," tambah politisi PKS ini.

Fahri menjelaskan, Presiden juga harus menghargai dan kinerja DPR terutama pansus angket KPK yang telah berusaha memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, dia meminta Jokowi menindaklanjuti hasil temuan pansus angket KPK.

"Presiden juga harus terbiasa menghargai kerjaan DPR. Kalau ada temuan di sini ya kerjain dong. Jangan mentang-mentang semua partai sudah kena pegang, jangan dong," pungkasnya.

Sebelumnya, pansus angket di akhir masa kerjanya juga berharap bisa melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat itu guna memaparkan temuan-temuan pansus terhadap KPK.

"Sebelum kami nanti melaporkan ke paripurna hasil temuan pansus angket KPK akan kami sampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Agar presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan yang dilakukan pansus angket KPK," kata Wakil Ketua pansus angket KPK, Masinton Pasaribu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).