Bawaslu Temukan 1.763 Pelanggaran Protokol Kesehatan di masa Kampanye Pilkada 2020
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mengatakan, pihaknya siap untuk membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini. Terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 mencegah penyebaran virus Corona.
Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan ada 1.763 pelanggaran protokol kesehatan di masa Kampanye Pilkada 2020. Dia merinci terdapat 1.210 diantaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.
Hal tersebut disampaikan Abhan saat rapat bersama rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (23/11).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Kenapa yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingatkan dengan tertulis? Jadi kasusnya, ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan," katanya dalam keterangan pers dikutip merdeka.com, Selasa (24/11).
"Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar," tambah Abhan.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mengatakan, pihaknya siap untuk membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini. Terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 mencegah penyebaran virus Corona.
"TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengharapkan Pilkada 2020 bisa berjalan lancar dan kondusif. Menurutnya, perhelatan yang diselenggarakan pada 9 Desember ini, harus bisa dikondisikan agar berlangsung aman sesuai protokol kesehatan atau prokes.
"Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif, dan tetap dalam protokol kesehatan," katanya dalam siaran persnya, Selasa (24/11).
Dia mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.
"Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” pinta Mahfud.
Mahfud berharap, masa tenang tanggal 6-8 Desember 2020 harus dipastikan berjalan tanpa ada riak kecurangan. Karenanya, Mahfud meminta agar pengawas Pemilu bisa proaktif terhadap hal tersebut.
Baca juga:
Kemendagri Usulkan Tema Sentral Debat Pilkada 2020 Soal Penanganan Covid-19
Mahfud MD Ingatkan Potensi Kerumunan Saat Pencoblosan di Pilkada 2020
Pemilih Belum Rekam e-KTP, Bawaslu Minta KPU Koordinasi dengan Dukcapil
MUI Dukung Insentif Guru Mengaji di Sumbawa
Cegah Kerumunan, Mendagri Imbau Pemilih Pilkada Langsung Pulang Usai Mencoblos
Tanggapan KPU Sleman Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik