Tanggapan Pakar Soal Upaya Pengaburan Fakta BPA, Sebut Pelabelan Bahaya BPA Demi Kesehatan Masyarakat

Pelabelan BPA sejatinya bertujuan untuk memberikan informasi yang penting dan jelas kepada konsumen mengenai kandungan dalam AMDK.

Tanggapan Pakar Soal Upaya Pengaburan Fakta BPA, Sebut Pelabelan Bahaya BPA Demi Kesehatan Masyarakat

Bahaya Bisfenol A (BPA) seringkali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, ada pula beberapa yang berupaya untuk mengaburkan fakta penting dari zat kimia berbahaya ini dengan pernyataan-pernyataan yang kurang relevan. Terkait hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Riant Dr. Riant Nugroho akhirnya buka suara dan menanggapinya dengan tegas.

Menurut Riant, terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024 sudah seharusnya didukung seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat umum maupun industri. Pasalnya, peraturan tersebut dibuat dengan tujuan yang jelas, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA yang berbahaya.

"Kebijakan (kemasan) bebas BPA ini sebenarnya sudah menjadi isu internasional dan bahkan penggunaan BPA telah dilarang di berbagai negara," kata Riant saat dihubungi di Jakarta.

Edukasi Masyarakat Lewat Pelabelan Bebas BPA

Lebih lanjut, Riant mengatakan bahwa Indonesia sudah mencoba mengadopsi kebijakan pelabelan BPA seperti di negara-negara lain. Sayangnya, menurut Riant, kebijakan tersebut tidak sampai ke pelarangan penggunaan BPA untuk kemasan AMDK.

BPOM sendiri memang telah mencoba untuk mengadopsi pelabelan bebas BPA atau Berpotensi Mengandung BPA pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya BPA bagi kesehatan tubuh, terutama untuk wanita hamil dan bayi.

Terkait dengan adanya sejumlah pihak yang mencoba membenturkan pelabelan ‘bebas BPA’ dengan isu lingkungan, menurut Riant tidak pada tempatnya. 

"Isu sustainability tentu sangat penting, untuk kemasan non-BPA kan memang biasanya sekali pakai. Ya tinggal bagaimana memperkuat pengelolaan kemasan bekasnya. Sedangkan untuk BPA terkait dengan hak kesehatan masyarakat."

Tanggapi Polemik Terkait Peraturan BPOM yang Baru

Apa yang Riant sampaikan ini merupakan tanggapan terhadap sejumlah polemik yang mengiringi penerbitan peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada 5 April 2024. 

Adapun Pasal 48a mengatur kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan. Sementara itu, Pasal 61A mewajibkan pencantuman label peringatan risiko BPA pada semua galon air minum bermerek yang menggunakan kemasan polikarbonat. Sehingga pada tahun 2028, seluruh produsen diharapkan dapat menerapkan peringatan dalam kondisi tertentu, dengan fakta bahwa kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan.

Minta Agar Tak Lagi Mempersoalkan Kebijakan BPOM

Di kesempatan yang sama, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) ini juga meminta agar semua pihak tidak lagi mempersoalkan kebijakan BPOM yang ditujukan untuk memastikan produk aman dikonsumsi masyarakat. Termasuk produsen salah satu AMDK yang mestinya juga mendukung kebijakan ini dan tidak resisten. 

"Apalagi perusahaan AMDK itu di negara asalnya patuh untuk tidak menggunakan kemasan mengandung BPA, kenapa di Indonesia tidak mau patuh? Mestinya comply dengan aturan di sini dan juga negara asalnya, sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan masyarakat," ujar Riant.

"Produsen tidak bisa menjamin produknya tidak kepanasan dan terpapar sinar matahari langsung. Inilah yang menyebabkan peluruhan senyawa kimiawi BPA terhadap isi produknya melampaui ambang batas aman," ujarnya.

Pelabelan BPA Juga Untuk Memberikan Informasi Penting

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Ema Setyawati menyatakan bahwa pelabelan BPA sejatinya bertujuan untuk memberikan informasi yang penting dan jelas kepada konsumen mengenai kandungan dalam AMDK.

"Peraturan ini adalah bentuk komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui regulasi yang berdasarkan pada perkembangan terkini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Ya, BPOM sendiri telah memaparkan hasil pengawasan kemasan galon yang dilakukan dari 2021-2022 dalam acara Sarasehan Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat melalui Regulasi BPA pada AMDK. Dalam hasil tersebut, BPOM menemukan 3.4% sampel AMDK yang beredar di Indonesia, baik dari sarana produksi maupun peredaran, tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA, yakni di atas 0.6 bpj.

Masih Banyak Kemasan AMDK yang Mengandung BPA

Tak hanya itu, 46.97% kemasan galon di sarana peredaran dan 30.91% di sarana produksi juga terdeteksi mengandung BPA dengan kadar yang mengkhawatirkan, yakni 0.05 - 0.6 bpj.

Di sisi lain, hasil pengawasan kandungan BPA terhadap produk AMDK menunjukkan bahwa 5% sampel galon baru di sarana produksi dan 8.67% di sarana peredaran terbukti mengandung BPA di atas 0.01 bpj. Ini berarti, kemasan AMDK tersebut memiliki risiko bahaya BPA yang besar terhadap kesehatan tubuh.

Ema kemudian menegaskan bahwa kebijakan pelabelan BPA ini merupakan inisiasi pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa terdapat 50,2 juta orang dari seluruh kelompok usia atau setara dengan 18 persen dari seluruh populasi Indonesia tahun 2020 yang mengonsumsi air galon dengan volume per tahunnya yang mencapai 21 miliar liter.

(*)