Belum Terima Bantuan, Ini Syarat Laporan Online dari Pemkab Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan layanan pengaduan online lewat website https://bit.ly/bansosbanyuwangi bagi warga yang ekonominya terdampak selama menghadapi pandemi virus Corona, namun belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun program jaring pengaman sosial pemerintah kabupaten
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan layanan pengaduan online lewat website https://bit.ly/bansosbanyuwangi bagi warga yang ekonominya terdampak selama menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19), namun belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun program jaring pengaman sosial pemerintah kabupaten.
Program bantuan dari pemerintah pusat provinsi hingga daerah di Banyuwangi sudah menyasar 193.000 KK sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun pemerintah pusat masih menambah jumlah kuota penerima bantuan non-DTKS, sehingga menjadi 269.000 KK.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Apa penghargaan yang diraih Banyuwangi? Diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
"Berbagai skema bantuan menjangkau lebih 269.000 KK, ada yang sudah terdistribusi ada yang masih proses. Meski demikian data akan sangat dinamis di situasi pandemi. Tak perlu saling menyalahkan kepala desa, lurah, camat, cukup laporkan ke https://bit.ly/bansosbanyuwangi, mari saling bantu," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa (12/5).
Laporan online tersebut dibuat untuk menyisir warga yang belum terdata dalam bantuan karena di lapangan kondisi ekonomi warga yang dinamis menghadapi dampak Covid-19. Misalkan ada warga yang hari ini masih punya sumberdaya ekonomi, dua pekan lagi bisa jadi sudah kesulitan.
Laporan tersebut dibuat dengan format sederhana berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk memudahkan pelaporan, kemudian dimasukkan dalam sistem smart kampung agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Anas menjelaskan, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar bantuan dari pemerintah bisa diverifikasi di lapangan dan tepat sasaran. Beberapa di antaranya seperti, calon penerima bantuan yang dilaporkan berdomisili di Kabupaten Banyuwangi.
Kemudian pelapor bisa dirinya sendiri yang merasa perlu dapat program bantuan. Serta masyarakat luas bisa membantu melapor bila mengetahui ada tetangga atau warga yang butuh bantuan.
Ketentuan yang menjadi perhatian agar program bantuan merata yakni, bukan penerima PKH, BPNT, BLT Dana Desa, Bansos Tunai Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Provinsi Jatim, dan Jaring Pengaman Pemkab Banyuwangi.
"Laporan warga akan diintegrasikan dengan data Smart Kampung untuk mengecek NIK calon penerima bantuan. Jika memang belum menerima bantuan, permohonan akan diproses. Jika sudah menerima bantuan, otomatis tertolak," ujarnya.
Pelaporan via online tersebut, kata Anas, untuk menyiapkan warga terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan dan jumlahnya bisa terus bertambah.
"Jadi tidak usah saling menyalahkan, apalagi menyalahkan kades, lurah, atau RT atau RW. Kami memahami data sangat dinamis. Maka daripada saling menyalahkan, mari dilaporkan (via online)," ujarnya.
(mdk/hhw)