Berantas Korupsi, Prabowo Ingin Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Penting Pemerintahan Diperbaiki

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ingin meningkatkan kualitas hidup pejabat yang mengambil keputusan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk memberantas korupsi.

"Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo di acara KPK, Rabu (17/1).

Prabowo mencontohkan, hakim di negara-negara maju, apalagi hakim tertinggi dijamin jabatannya seumur hidup. Hakim itu hanya bisa berhenti apabila dia sakit, minta berhenti atau meninggal, itu di Amerika dan Inggis.

"Kemudian ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri, itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap sebagai pendekatan sistemik dan pendekatan realistis," tuturnya.

Ketum Partai Gerindra ini melanjutkan, pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai.

"Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya," katanya.

Jadi, Prabowo ingin perbaiki kualitas hidup dengan meningkatkan gaji-gaji semua pejabat, penyelenggara negara. Prabowo optimis lantaran sudah berhitung dengan tim pakarnya.

"Indonesia negara kaya bukan negara miskin, kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," paparnya.

"Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu, pembuktian terbalik tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur," imbuhnya.