Berantas maling ikan, Jokowi minta menteri koordinasi dengan PPATK

"Sehingga kita tahu data illegal fishing yang harus diikuti, arus keuangan dan data keuangan seperti apa," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden. Salah satu yang dibahas adalah mengenai illegal fishing.

"Pertama illegal fishing. Kalau kita lihat beberapa bulan ini telah kita capai dari sisi penegak hukum sebuah kerja yang sangat bagus dan ini perlu diteruskan," kata Jokowi membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/4).

Jokowi menyebut illegal fishing bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional.

"(Ini) tidak hanya jadi masalah nasional tapi juga internasional," tegasnya.

Rapat diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator bidang Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Presiden menegaskan, kementerian/lembaga terkait harus melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri illegal fishing ini.

"Pentingnya koordinasi antara kita di kementerian dengan PPATK diperlukan, sehingga kita tahu data illegal fishing yang harus diikuti, arus keuangan dan data keuangan seperti apa," jelas Jokowi.

"Sehingga kita tahu data-data illegal fishing yang harus diikuti, data-data keuangan seperti apa sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan kementerian itu ada fakta-fakta yang dipakai," tutupnya.

Baca juga:
Ini modus maling-maling ikan di Benjina versi Menteri Susi
Jokowi bentuk tim khusus usut perbudakan dan maling ikan di Benjina
Malaysia diduga jadi dalang rusaknya alam bawah laut Indonesia
Pemprov Sulsel dan Sulbar saling tuding soal illegal fishing
Tak cuma maling ikan, kapal asing juga selundupkan narkoba dan miras
Menteri Susi kesal pencurian ikan rugikan Indonesia Rp 600 T/tahun