Berbeda pendapat soal SP3, pimpinan KPK pecah?
"Prinsip tiadanya SP3 tetap dipertahankan," kata Indriyanto.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji menegaskan tidak akan mendukung Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki yang mengusulkan adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di lembaga antirasuah ini. Indriyanto menyatakan akan mempertahankan UU KPK sebagaimana mestinya.
"Prinsip tiadanya SP3 tetap dipertahankan," kata Indriyanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Rabu (17/6).
Namun, Indriyanto menuturkan jika nantinya SP3 dimasukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas), pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan menyangkut penghentian sebuah kasus. Menurutnya, yang berwenang terkait hal itu adalah Dewan Pengawas.
"Aturan tetap sama saja, hanya soal SP3 sama sekali tidak menjadi otoritas pimpinan KPK tapi menjadi pertimbangan dari Dewan Pengawas," tandasnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki menyatakan setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) KPK. Dia menilai ada beberapa hal yang mendesak UU KPK harus dirubah.
Ruki mengatakan untuk saat ini KPK harus memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Memberi ijin penghentian penyidikan kepada KPK," kata Ruki saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (17/6).
Baca juga:
Abdullah Hehamahua tolak usulan Ruki ada SP3 di KPK
Diminta ganti rugi Rp 57 M, Anas bilang 'saya siapkan daun jambu'
Dijebloskan ke Sukamiskin, Anas gembira jadi setengah manusia
Pimpinan KPK tolak UU direvisi, Desmond bilang 'cara berpikir kotor'
Jaksa Agung minta capim KPK harus jelas bibit, bebet dan bobot
Fadli Zon sebut revisi UU KPK agar pimpinannya tidak abuse of power
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).