Berkat sistem elektronik, Tri Rismaharini klaim hemat Rp 800 M

Tri Rismaharini menjadi idola dalam acara seminar antikorupsi yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjadi idola dalam acara seminar antikorupsi yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Para peserta seminar tak henti-hentinya memberinya tepuk tangan saat memaparkan penerapan e-goverment di hadapan kepala daerah se-Indonesia.

"Kami di Kota Surabaya bisa menghemat Rp 600-800 miliar dalam setahun, karena sistem e-goverment. Saya sampaikan itu sukses karena gunakan teknologi. Tapi tetap saja dibilang kalau Kota Surabaya banyak uang. Gak, hanya kami punya sistem," kata Risma di Istora Senayan, Selasa (10/12).

Salah satunya Risma mencontohkan sistem perizinan di Kota Surabaya. Dia mengungkapkan di Surabaya lebih dari 500 perizinan yang masuk. Menurutnya jika hal itu dilakukan dengan manual akan memperlambat waktu.

"Di Kota Surabaya jumlah perizinan yang masuk di atas 500 setiap hari. Kalau tidak pakai alat, berapa hari selesainya? Terus bagaimana bisa tahu berapa dinas juga yang keluarin izin. Jadi semua itu harus diintegrasikan dengan e-goverment tadi," ujar Risma.

Dengan sistem seperti itu, menurut Risma, orang yang mengurus izin tidak perlu datang langsung ke dinas terkait.

"Kami patok dinasnya berapa hari selesainya. Di situ semua persyaratan untuk izin dijelasin biar bisa dibaca. Bapak bisa kirim soft file data, kami langsung proses. Bapak bisa pantau, izinnya sampai mana. Jadi tak perlu ke masing-masing dinas. Kalau kurang nanti masing-masing dinas memberikan rekomendasinya," papar Risma.

Risma mengungkapkan, sistem itu terintegrasi ke ponsel selulernya untuk tiap proses. Dia menuturkan, jika ada yang tidak beres dari sistem itu atau ada pejabatnya yang lalai dan lambat akan langsung terdeteksi akan masuk ke ponselnya.

"Kalau semua syarat izin selesai tinggal ambil di UPPSA, sekalian menunjukkan aslinya dan bayar. Kalau ada yang tidak beres langsung masuk ke HP saya. Itu otomatis sudah ke hand phone saya," terang Risma yang diikuti tepuk tangan peserta.

Dia juga meminta pemerintah daerah (pemda) lain untuk melakukan hal serupa. Menurutnya, untuk sistem pelayanan berbasis elektronik itu murah, namun hasilnya pengiritan dan percepatan layanan.

"E-prov itu modalnya 100 juta. Rp 50 juta untuk bayar pembuatan sistem dan Rp 50 juta beli server. Murah. Jadi kami bisa selesaikan semuanya, bukan karena kami kaya, tidak. Tapi kami punya sistemnya," kata Risma.