Bertemu Jokowi, Seknas Berikan Masukan Tentang UU KPK
Deddy menjelaskan dalam pertemuan tersebut mereka memberikan usulan. Mulai dari keputusan yang baik dan buruk akan terjadi jika Jokowi mengambil salah satunya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum meneken pengesahan revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang yang dilakukan DPR dalam sidang paripurna, Selasa (17/9) lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dedy Mawardi, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan secepatnya meneken UU tersebut. Namun, dia belum mau menjelaskan apakah Jokowi akan langsung meneken penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
"Tetapi Presiden menghendaki ini semua selesai dan itu akan diputuskan dalam waktu yang cepat, setelah dua kali lagi pertemuan, dengan mahasiswa dan mungkin tokoh LSM," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama para relawan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).
Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut mereka memberikan usulan. Mulai dari keputusan yang baik dan buruk akan terjadi jika Jokowi mengambil salah satunya.
"Kami berikan alasan-alasan, kalau ini diambil akan terjadi seperti ini, kalau ini diambil juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," tutup Deddy.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memanggil beberapa tokoh nasional dan tokoh agama untuk membahas isu terkini dari mulai kebakaran hutan, kondisi Papua, hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.Tokoh agama yaitu Phdi Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Sekjen PBNU Helmy, PGI Henriette Lebang Permabudhi Arief Harsono, Ketum Matakin Budi Santoso Tanuwobowo, serta Ketum KWI Mgr Ignatius Suharyo.
Kemudian, sesi kedua pertemuan dilakukan lebih dari 2 jam bersama para tokoh nasional seperti matan ketua MK, Mahfud MD, rohaniawan Franz Magnis Suseno, budayawan Toety Herati, akademisi Azyumardi Azra, aktivis Emil Salim, budayawan Gunawan Mohammad, budayawan Nyoman Nuarta, pengusaha Arifin Panigoro, budayawan Christine Hakim, budayawan Butet Kertaradjasa dan ahli hukum Bivitri Susanti. Dalam pembukaan Jokowi meminta agar mereka tidak meragukan komitmennya untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia.
"Pertama saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini," ungkap Jokowi di hadapan para tokoh serta seniman di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Setelah melakukan pertemuan, Jokowi menjelaskan para tokoh meminta agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Tetapi ada beberapa hal kata dia yang harus dipertimbangkan dan berjanji akan secepatnya memberikan keputusan.
"Tadi sudah saya sampaikan secepat cepatnya, sesingkat singkatnya [akan diberi keputusan]," kata Jokowi.
Baca juga:
Bamsoet Soal Dua Mahasiswa Kendari Tewas saat Demo: DPR Ikut Bertanggungjawab
Ratusan Mahasiswa se-Banten Tutup Jalan Tolak Sejumlah RUU Kontroversial
VIDEO: Respons Mensesneg Disinggung Soal Jokowi Akan Terbitkan Perppu Malam ini
VIDEO: Ketua DPD Nilai Perppu UU KPK Bisa Tenangkan Semua Pihak
Giliran HMI Demo di DPR, Minta UU KPK Dicabut
VIDEO: Komisi III DPR Ingatkan Perppu Tak Otomatis Batalkan UU KPK
Senyum Mensesneg Saat Disinggung Kemungkinan Jokowi Terbitkan Perppu Malam ini