Biaya Haji Jadi Rp49,8 Juta, Komisi VIII Jamin Tak Ada Penurunan Kualitas Layanan
Meski terjadi penurunan cukup besar, Diah meminta calon jemaah tidak perlu khawatir akan ada penurunan pelayanan. Panja Haji Komisi VIII mengoreksi kelebihan biaya dari sisi penginapan dan konsumsi jemaah di Saudi. Sehingga bisa didapatkan angka final Rp49,8 juta.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah menjadi Rp49,8 juta dari usulan awal pemerintah Rp69 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka bersyukur bisa melakukan penghematan kepada jemaah mencapai Rp20 juta.
"Sebelumnya diusulkan oleh pemerintah Rp69 juta menjadi Rp49.812.000. Jadi turun jadi kurang lebih Rp20 juta, Alhamdulillah," ujar Diah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
Meski terjadi penurunan cukup besar, Diah meminta calon jemaah tidak perlu khawatir akan ada penurunan pelayanan. Panja Haji Komisi VIII mengoreksi kelebihan biaya dari sisi penginapan dan konsumsi jemaah di Saudi. Sehingga bisa didapatkan angka final Rp49,8 juta.
Panja berhasil melakukan penghematan agar jemaah tidak perlu lagi membayar haji terlalu tinggi.
"Kami tidak memploting anggaran yang nantinya akan menjadi kelebihan anggaran, tetapi juga bukan mengurangi pelayanan," ujar Diah.
Menurut Diah, pos yang berhasil dikurangi karena berbiaya lebih adalah di pelayanan dalam negeri. Serta anggaran pelayanan di Saudi atau masyair yang bisa banyak dikritisi.
"Kami kurangi itu dari pos-pos yang kami pikir over cost dari Kemenag misalnya di pelayanan dalam negeri. Itu banyak anggaran yang kami kritisi. Masyair juga turun juga. Ini karena menawar. Bukan berarti masyair enggak ada," jelas politikus PDIP ini.
Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama telah meresmikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 sebesar Rp90.050.637,26. Dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26.
"Kami telah berhasil untuk membuat kesepakatan terkait BPIH untuk tahun 2023. Telah mengesahkan BPIH untuk tahun 2023," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi usai rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
Besaran Bipih untuk Haji Tahun 2023 sekitar 55,3 persen dari biaya penyelenggaraan haji. Dengan besaran nilai manfaat Rp40.237.937 atau sekitar 44,7 persen.
"jemaah berkewajiban untuk membayar atau menjadi tanggungan jemaah atau bipih Rp49.812.700,26," jelas Ashabul.
(mdk/eko)