BKN, BIN, BNPT hingga TNI AD Susun Soal Tes Kebangsaan Pegawai KPK
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan asesmen atau tes wawancara kebangsaan (TWK) kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan asesmen atau tes wawancara kebangsaan (TWK) kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan, sejumlah lembaga lain yang ikut antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga Dinas Psikologi Angkatan Darat (PsiAD).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Terkait dengan pelaksanaan, BKN bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BIN, BNPT, BAIS, Dinas Psi AD," katany kepada merdeka.com, Selasa (4/5).
Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan semua pegawai di KPK akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021, yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
Dia menjelaskan, ada 1.362 pegawai KPK yang akan mengikuti proses alih status menjadi ASN, dan sudah 1.031 yang sudah menjalani proses alih status tersebut.
Menurut dia, masih ada sekitar 381 orang pegawai yang belum melaksanakan ujian dan masih menunggu proses alih status tersebut.
Firli mengatakan, KPK melakukan persiapan kerjasama dengan BKN pada Februari 2021, salah satunya terkait pelaksanaan asesmen bagi pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN.
Belakangan, beredar kabar, hasil dari tes tersebut yang tak meloloskan pegawai berintegritas di KPK, salah satunya Novel Baswedan.
Novel sangat menyayangkan apabila isu dirinya dan sejumlah pegawai tak lolos jadi ASN di KPK. Dia bahkan menduga, cara ini dilakukan oleh pimpinan KPK.
"Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut. Karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri," ucap Novel, Selasa (4/5).
Sejatinya, Novel mengaku tidak kaget dengan segala upaya untuk menyingkirkannya dari komisi anti rasuah. Sebab menurutnya, sejak lama beragam tekanan terus diterima pegawai KPK yang memiliki integritas tinggi agar hengkang dari KPK.
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menegaskan, hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK masih tersegel dan hasilnya belum diumumkan kepada siapa pun.
"Saat ini hasil penilaian Asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan," tegas Cahya dalam keterangan persnya, Selasa (4/5).
Dia pun menegaskan, kepada para pihak jangan mempercayai informasi yang bukan resmi diumumkan oleh KPK.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," harap Cahya.
Cahya memastikan, pengumunan hasil tes dilakukan dalam waktu dekat dan dilakukan secara transparan.
"Hasil tes diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata dia.
Baca juga:
Banyak Pegawai KPK Dikabarkan Tak Lulus Tes Kebangsaan, ICW Salahkan Jokowi dan DPR
Novel Kaget Upaya Singkirkan Orang Berintegritas di KPK Kini Libatkan Pimpinan
KPK: Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Masih Tersegel, Jangan Percaya Info Tak Resmi
KPK Segera Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai
KPK Perpanjang Penahanan Tiga Koruptor Bansos Covid-19 Pemkab Bandung Barat
Pegawai Kemensos Terima 'Uang Lelah' dari Penyuap Dana Bansos Covid-19