BMKG Siapkan Skenario Kesiapsiagaan Gempa dan Tsunami di Maluku
Rencana aksi yang disampaikan kepada Pemprov Maluku berisi skenario jangka pendek yang harus segera dilakukan dengan waktu kurang dari setahun, jangka menengah (2-3 tahun) serta jangka menengah dengan waktu lima tahun.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantu pemerintah provinsi Maluku meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi tektonik dan tsunami. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan rencana aksi yang perlu di provinsi tersebut.
"Rencana aksi ini dibuat setelah tim BMKG melakukan verifikasi dan asesmen di lapangan pada sejumlah lokasi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah," kata kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Ambon, dikutip dari Antara, Minggu (5/9).
-
Dimana BMKG memprakirakan cuaca cerah? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta dan Kepulauan Seribu cerah dan cerah berawan pada Sabtu (30/9).
-
Kapan Gempi menunjukkan bakat berenang? Hal ini dapat dilihat dari unggahan Gisel beberapa waktu yang lalu. Di dalam gambar-gambar itu, Gempi sedang menjalani pelajaran berenang.
-
Bagaimana BMKG Tuban mencatat jumlah gempa susulan? "Sekarang ini, gempa susulan ke-193 kali yang tercatat sampai 20.28 WIB," kata Kepala BMKG Tuban, Zem Irianto Padama di Tuban, Jawa Timur, Sabtu malam (23/3).
-
Kenapa BMKG meminta warga Pandeglang dan Lebak waspada? Ini kemudian memicu dampak yang signifikan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.
-
Di mana gempa Bantul berpusat? Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Bantul menjadi sebuah alarm pengingat tentang keberadaan zona subduksi yang masih aktif di wilayah selatan Pulau Jawa.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Rencana aksi yang disampaikan kepada Pemprov Maluku berisi skenario jangka pendek yang harus segera dilakukan dengan waktu kurang dari setahun, jangka menengah (2-3 tahun) serta jangka menengah dengan waktu lima tahun.
Rencana aksi jangka pendek meliputi tujuh hal penting, yakni sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami, penyiapan peta, jalur dan rambu evakuasi yang memadai, inventarisasi dan penyiapan gedung atau bangunan sebagai tempat evakuasi sementara serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.
Selain itu, penguatan kapasitas badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam, penyusunan rencana kedaruratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai dengan memperhitungkan jarak dan waktu serta kemampuan mobilitas masyarakat dalam evakuasi.
Rencana aksi jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun meliputi penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya, pengecekan bangunan strategis atau vital untuk memastikan kondisi tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8, relokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami serta perlindungan pantai rawan tsunami dengan penghijauan.
Sedangkan untuk rencana aksi jangka panjang, yakni evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana, penyempurnaan tata ruang serta penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi bencana.
"Rencana aksi ini perlu segera dilakukan dengan melibatkan semua komponen terkait, mengingat seluruh wilayah pesisir di provinsi Maluku rawan akan gempa tektonik dan tsunami," katanya.
Dia menyatakan, berdasarkan data sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, ternyata frekuensi tertinggi terjadi di provinsi Maluku.
"Tercatat 45 kali tsunami terjadi di wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara sebelum dimekarkan) selama rentang tahun 1600 Sampai 2006. Dua diantaranya merupakan tsunami dengan korban jiwa terbanyak," ujarnya.
Peristiwa bencana di Provinsi Maluku yang merenggut banyak korban itu adalah gempa bumi dan tsunami Seram yang dikenal sebagai ‘Bahaya Seram’ tahun 1899 dengan korban jiwa mencapai 4.000 orang, serta gempa bumi dan tsunami Ambon tahun 1674 dengan tinggi tsunami 8-10 meter dan menelan korban 2.332 orang.
Dia juga menyatakan karakteristik gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga jargon "20-20-20" sebagai peringatan dan upaya siaga terhadap tsunami, tidak tepat diberlakukan di wilayah Maluku.
"Jargon 20-20-20 tidak berlaku di Maluku karena estimasi waktu tiba tsunami berkisar antara 1-7 menit saja. Walaupun berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang tsunami di Maluku dapat mencapai angka 5 – 7 meter dari muka air laut," katanya.
Karena itu, dia meminta Pemprov Maluku bergerak cepat mempersiapkan masyarakat agar lebih tangap dan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
"Masyarakat di Maluku harus dilatih untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi aman dan tidak perlu menunggu peringatan dini tsunami, saat merasakan gempa dengan guncangan kuat," ujarnya.
Sedangkan Pelaksana harian (Plh) Sekda Maluku Sadli Ie menyampaikan terima kasih kepada Kepala BMKG bersama seluruh jajaran atas upaya verifikasi dan asesmen peta rawan tsunami di sejumlah tempat di Maluku.
Dia menyatakan rencana aksi yang disampaikan BMKG agar segera ditindaklanjuti dengan berbagai instansi teknis terkait kebencanaan, dan menyiapkan berbagai upaya mitigasi yang perlu segera dilakukan.*
Baca juga:
BMKG Sebut 85,1 Persen Wilayah Indonesia Sedang Musim Kemarau
Aktivitas Gempa Merusak di Indonesia Meningkat pada 2021
BMKG Ingatkan Daerah Diprediksi Alami Kekeringan Waspada Kebakaran Hutan
BMKG Catat Peningkatan Gempa di NTT, Warga Diminta Terus Waspada
BMKG: NTT Mengalami Hari Tanpa Hujan Kategori Ekstrem Panjang
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Keerom, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami