BNP2TKI kecolongan, TKI ilegal dari NTB tetap jalan meski moratorium
Para TKI resmi pun dipersulit saat mengurus izin. Mereka pun seolah cuma jadi 'sapi perah'.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengakui kecolongan meski memberlakukan penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Sebab, perantau ilegal asal Nusa Tenggara Barat tetap diberangkatkan ke luar negeri.
"Khusus NTB masih yang tertinggi kasus trafficking. Ini mobilisasi ditutup, tapi masih saja mengirim. Trafficking," kata Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Program Poros Layanan Terintegrasi TKI, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, dan Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, di Mataram, Kamis (25/8).
Nusron menyatakan, NTB merupakan penyumbang tertinggi kasus perdagangan orang. Sebab menurut dia, selama ini permasalahan pengiriman TKI ada dua, yaitu kelebihan kerja dan ilegal. Modusnya bermacam-macam, mulai dari menjadi pesuruh di negara tujuan setelah sebelumnya melancong, mengaku sebagai jemaah umrah tetapi tidak pulang-pulang, kemudian pergi berziarah tetapi tidak kembali.
"Mau sampai kapan kita seperti itu, sehingga datanya tidak diketahui KBRI," tambah Nusron.
Hanya saja, Nusron mengakui para TKI resmi di NTB kerap dipersulit dalam mengurus administrasi saat hendak bekerja di luar negeri. Bahkan, buat bisa berangkat harus melewati prosedur berbelit, diistilahkan '24 pintu'. Yakni mesti ada izin kepala desa, ditambah biaya resmi dan siluman.
"Baru calon TKI. Bagaimana sudah berangkat dan di negara penempatan?" ujar Nusron, seperti dilansir dari Antara.
Nusron mengakui, kondisi TKI tak ubahnya 'sapi perah'. Sebab, meski memberi pemasukan bagi negara, tetapi kenyataannya mereka sesudah itu seolah dibuang.
"Data remitensi atau uang TKI yang masuk ke Indonesia mencapai USD 10,6 miliar. Tetapi meski menghasilkan seperti itu, TKI dieksploitasi macam-macam," tutup Nusron.
-
Kapan OJK berencana mencabut moratorium perizinan pinjol baru? Sesuai Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjaman online (pinjol) baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM pada tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa saja ciri-ciri pinjol ilegal? Menawarkan Langsung ke Nomor Pengguna Apabila ada pihak yang tiba-tiba menghubungi Anda dan menawarkan pinjaman online langsung lewat nomor Anda, maka menurut Friderica bisa dipastikan ilegal. Friderica menjelaskan jika ada aturan yang mengatur larangan pihak pemberi pinjaman online ke calon konsumen lewat kanal komunikasi pribadi atau nomor privat.Apabila terlanjur menerima panggilan tersebut, usahakan untuk selalu waspada. Jangan gampang terpikat dengan jebakan pinjaman online ilegal.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Kenapa PKI dan TNI AD berkonflik? Rivalitas antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya tahun 1965.
-
Bagaimana cara Kemendag mengatasi maraknya peredaran barang impor ilegal? "Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin," kata Mendag.
Baca juga:
Menaker tolak rayuan Kuwait agar Indonesia kirim PRT
TKI overstay asal Purwakarta segera dipulangkan
Indonesia jangan diam PRT sampai dipajang di Saudi
PKS minta dibentuk atase agama di Malaysia untuk bantu TKI
Presiden mengklaim perlindungan WNI di luar negeri membaik