Budi Gunawan Bantah Ada Pakta Integritas BIN-Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar

Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menjawab soal Pakta Integritas yang diduga dibuat oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban untuk memenangkan perolehan suara Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Budi Gunawan membantah hal itu. Mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini memastikan Intelijen tidak mengeluarkan arahan seperti itu

"Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Budi juga merespons isu dirinya diganti dari Kepala BIN menjelang Pilpres 2024. Dia hanya mengaku tidak tahu.

"Wah enggak tahu," ucapnya.

Pakta integritas yang menyebut dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menyebar di media sosial. Pakta integritas itu terungkap setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Senin (13/11).

Dalam dokumen tersebut, ada tanda tangan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pakta integritas PJ Bupati Sorong yang berisi arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024. Hasto mengaku pihaknya tidak akan melalukan kampanye hitam atau black campaign.

"Oh kami tidak, tadi dari Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa no black campaign, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Menurut, Hasto kebenaran yang sebenarnya akan terungkap ke permukaan. Dia berkata, soal pakta integritas itu kelak terbukti siapa yang benar dan salah. 

"Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan (bicara) arus kebenaran. Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena berbagai penggiringwn opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya," 

ujarnya.

merdeka.com

Hasto pun mengingat kasus hoaks Ratna Sarumpaet 2018 silam atau di masa-masa pertarungan Pilpres 2019. 

Di mana awalnya sempat disebut kena penggeroyokan, namun pendukung Prabowo itu mengakui bahwa dirinya habis menjalani operasi sedot lemak di pipi dan pulang dengan kondisi lebam di wajahnya.

Menurut Hasto, melalui pakta integritas dan berbagai penggiringan opini negatif terhadap pasangan Ganjar Mahfud, sepertinya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak jelas rekam jejaknya.

"Dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialegtika, yang benar adalah benar," pungkasnya. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid mengatakan, pakta integritas Pj Bupati Sorong menunjukkan siapa yang sesungguhnya curang dalam Pemilu 2024. Nusron mengumpamakan temuan itu dengan sebuah peribahasa Jawa.

"Kalau kata orang Jawa, ini becik ketitik, olo ketoro (benar pasti kelihatan benar, jelek ketahuan siapa yang melakukan)," kata Nusron dalam keterangannya, Sabtu (18/11)

Nusron menyampaikan, selama ini ada pihak-pihak tertentu yang selalu menuding pemilu curang dan aparat tidak netral.

"Bahkan dipidatokan waktu pengundian. Kan akhirnya ketahuan siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, Jangan sampai nanti malu sendiri kalau ketahuan maling teriak maling, di depan media bilang nonton drakor politik, dibilang demokrasi tergerus, tapi praktiknya di lapangan malah jadi pemeran drakor itu sendiri." ujar dia.

Nusron meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan terkait pakta integritas Pj. Bupati Sorong ini.

"Jangan sampai kepercayaan rakyat yang tergerus karena ada temuan-temuan di lapangan bahwa pejabat ikut tampil jadi pemain dalam proses pemenangan capres tertentu seperti yang ditunjukkan dalam dokumen pakta integritas Pj. Bupati Sorong," ujar dia.

Lebih lanjut, Nusron mempertanyakan tindak lanjut dari kementerian terkait, baik Kemendagri ataupun KemenpanRB

"Kemana Kemendagri dan KemenpanRB kalau ada temuan seperti ini? harus segera diusut agar ketahuan siapa pemain drakor yang sebenarnya. Jadi masyarakat tau berdasarkan fakta. Dan harapannya, kementerian terkait tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan," tandasnya.