Reaksi Ganjar soal Beredarnya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Menangkan Dirinya
Ganjar menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 nanti.
Pakta integritas itu muncul setelah Pj Bupati Sorong terjaring dalam OTT KPK.
Reaksi Ganjar soal Beredarnya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Menangkan Dirinya
Beredar Pakta Integritas yang memuat tanda tangan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Dalam berkas pakta integritas tersebut, tertulis sejumlah poin salah satunya terkait kesiapannya mencari dukungan untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Pj Bupati Sorong menjadi terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
OTT terkait dengan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Ganjar Pastikan Tak Bermain Cara Kotor
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut. Namun dipastikan partai pengusungnya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu.
"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau itu enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," kata Ganjar usai pengundian nomor urut di Gedung KPU, Selasa (14/7).
Ganjar menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 nanti.
"Enggak lah, mana kekuatan kami?" imbuh Ganjar.
Banyak Ketidaknetralan Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengaku juga mendapat laporan dari Penjabat (Pj) Kepala Daerah soal ketidaknetralan pada Pemilu 2024. Laporan disampaikan ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md.
"Sudah, benar. (Laporan sudah masuk ke TPN) sudah," kata Ganjar Pranowo, kepada wartawan, di Kantor KPU, Jakarta, dikutip Rabu (15/11).
Menindaklanjuti laporan-laporan itu, Ganjar mengatakan TPN telah membentuk satgas untuk menjaga netralitas. Tugas satgas menampung laporan yang ada di masyarakat.
"Sudah. Di kita sudah dan kemudian sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat satgas itu dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu, sehingga kita bisa fair," jelas Ganjar.
