Bung Karno, Islam dan Pancasila
Bung Karno, Islam dan Pancasila. Dalam rangka memperingati haul ke-47 Presiden RI pertama Ir Soekarno, Ketua Fraksi PDIP di MPR RI Ahmad Basarah merilis sebuah buku berjudul 'Bung Karno, Islam dan Pancasila'.
Dalam rangka memperingati haul ke-47 Presiden RI pertama Ir Soekarno, Ketua Fraksi PDIP di MPR RI Achmad Basarah merilis sebuah buku berjudul 'Bung Karno, Islam dan Pancasila'. Buku setebal 212 halaman tersebut bercerita tentang sejarah dan peran Bung Karno dalam perumusan dan persetujuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
"Buku ini ditulis untuk memberikan perspektif yang lebih objektif lagi kepada masyarakat untuk dapat memahami secara jernih tentang bagaimana peran para pendiri negara. Proses pembentukan Pancasila sebagai negara dan konsensus-konsensus yang telah disepakati di negara ini," kata Basarah usai acara launching bukunya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (21/6).
Ditulisnya buku ini juga, kata dia, sebagai cara mengingatkan masyarakat terhadap Pancasila. Sebab para pendiri bangsa dalam menentukan dasar negara meminta persetujuan kepada para ulama sebelumya. Sehingga dia memastikan, Pancasila merupakan produk dari hasil ijtihad para ulama di masa lalu.
"Kalau ada alim ulama yang mengatakan bahwa Pancasila itu produk kafir maka sebenarnya pemikiran itu telah mengabaikan kesepakatan alami ulama atas ijtihad yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara," papar Basarah.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pun mengatakan, Indonesia harus bersyukur memiliki Bung Karno sebagai bapak bangsa yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga sudah sepatutnya, saat ini Pancasila tak hanya sebagai sebuah hafalan atau bahkan dijadikan perdebatan. Melainkan, harus di dilaksanakan dan diimplementasikan isi dan makna dari Pancasila.
"Nah sekarang kita masuk pada implementasi dari Pancasila itu. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin," kata Zul.
"Sila ketiga itu senasib sepenanggungan, kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia," sambungnya.
Sayangnya, menurut dia, saat ini kekayaan alam Indonesia bisa jadi milik perorangan hanya karena selebar izin dari pihak yang berwenang. Sehingga diskusi-diskusi seperti itulah yang saat ini harus dipikirkan bersama.
Apalagi, lanjut Zul, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga membuat jurang antara masyarakat miskin dan kaya semakin terlihat jelas. Nilai-nilai luhur dari Pancasila juga diyakini Zul mulai memudar.
"Artinya kita diskusi dalam tataran nilai-nilai yang sekarang mulai memudar. Milih DPR uang, milih bupati uang, gubernur juga uang yang akhirnya banyak yang tertangkap KPK karena curi uang," kata Zul.
"Nah nilai-nilai ini yang mulai memudar. Mulai nilai yang diajarkan Bung Karno nilai-nilai luhur itu kita jadikan pegangan bersama," tutupnya.