Bupati Nonaktif Bengkalis Dituntut 6 Tahun Penjara
Jaksa KPK, Tonny Franky Pangaribuan dan Takdir Suhan menilai Amril terbukti menerima suap Rp 5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Perusahaan ini merupakan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.
Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tuntutan dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina secara virtual oleh jaksa dari gedung KPK, Kamis (1/10).
Jaksa KPK, Tonny Franky Pangaribuan dan Takdir Suhan menilai Amril terbukti menerima suap Rp 5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Perusahaan ini merupakan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Presiden? Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Jaksa juga menilai Amril menerima gratifikasi dari Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera.
"Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima di kediamannya pada Juli 2013-2019," kata Tony.
Amril juga dituntut untuk membayar denda Rp500 juta. Jika tak dibayar, Amril dituntut menjalani hukuman kurungan selama 6 bulan.
Karena, jaksa menilai Amril terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
"Terdakwa Amril Mukminin terbukti melakukan korupsi berlanjut," kata Tonny.
Sidang dilanjutkan dua pekan lagi dengan agenda pembelaan atau pledoi. Amril menyerahkan nota pembelaan kepada kuasa hukumnya.
Salah satu kuasa hukum Amril, Miftahul Ulum menyebut tidak sependapat dalam beberapa hal terkait tuntutan JPU. Hal tersebut akan disampaikan pada sidang berikutnya.
Ulum berharap vonis hakim nantinya lebih ringan dari tuntutan JPU. Pasalnya, Amril sudah menyerahkan uang Rp5,2 miliar dari PT CGA kepada negara melalui KPK.
"Terdakwa sudah mengaku khilaf dan mengembalikan uang kepada negara," kata Ulum.
Selain itu, Amril selama persidangan selalu koperatif. Amril tidak pernah berbelit-belit memberikan keterangan selama sidang berlangsung, termasuk ketika perkara ini masih tahap penyidikan.
"Semoga ini menjadi pertimbangan meringankan untuk hakim memberikan putusan seadil-adilnya," jelas Ulum.
(mdk/fik)