Busyro sebut KPK bisa ikut usut kasus Setya Novanto
Mantan Wakil ketua KPK ini setuju jika sidang etik di MKD dilakukan terbuka.
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas ikut angkat bicara terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih meminta saham sebesar 20 persen. Dalam pandangannya, bisa saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengusut kasus yang menyeret nama Setya Novanto jika ada unsur korupsi atau kompensasi yang diterima pejabat negara.
"Yang bisa dijerat itu kalau ada unsur memperjanjikan lalu membisniskan pengaruh. Trading in influence itu kemudian ada kompensasi keuntungan yang diperdagangkan. Kalau ada unsur itu. Tapi saya tidak tahu ada unsur itu atau tidak," ujar Busyro usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di kantor wapres, Selasa (24/11).
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Siapa yang mendapatkan hadiah sepeda dari Jokowi? Warga Kampung Laut ini mengaku 'dredeg' saat bacakan Pancasila di sebelah Presiden Jokowi. Dia juga mengaku pertama kali mendapat sertifikat lahan, setelah ratusan tahun nenek moyangnya.
Busyro sepakat, semua harus menghormati proses yang tengah dijalankan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia berharap proses di MKD berjalan baik sebab mempertaruhkan legitimasi lembaga etik DPR.
Dia menambahkan, kalau dalam prosesnya ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka aparatur hukum termasuk KPK harus menindaklanjuti. Ada atau tidak aduan, KPK bisa bergerak.
"Kalau ada unsur tindak pidana korupsi, KPK bisa masuk tapi itu semua belum bisa dipastikan," katanya.
Busyro menjelaskan, dalam kasus ini, jika Setya Novanto mendapat feedback atau kompensasi dari lobi bantuan perpanjangan kontrak Freeport, maka bisa dikenakan penyalahgunaan jabatan.
Disinggung soal munculnya desakan agar sidang etik di MKD dilakukan terbuka, Busyro menilai MKD sepatutnya mempertimbangkan itu. Minimal, sidang etik di MKD melibatkan unsur di luar MKD sebagai pemantau.
"Bagus juga dipertimbangkan MKD unsur yang di dalam itu bukan hanya DPR, tapi ada unsur dari luar seperti KPK. Ada komisi etik, 3 dari KPK dan 2 dari luar. Kalau MKD bisa seperti itu, MKD akan mendongkrak reputasi dan kita berkepentingan MKD bisa begitu. Kedua untuk tahapan-tahapan tertentu sebaiknya terbuka," ucapnya.
Baca juga:
Demo kecam Setya Novanto terkait pencatutan nama Jokowi
KPK diminta selidiki kasus Setnov meski tanpa delik aduan
Busyro sebut tak ada masalah capim KPK tidak berlatar belakang hukum
Koordinasi peringatan Hari Antikorupsi, Ridwan Kamil datangi KPK
Komisi III dituding main-main pilih calon pimpinan KPK