Cegah korupsi di tahun politik, KPK siap kawal pemda susun APBD

"Ini tahun politik. Partai politik perlu anggaran besar untuk kompetisi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden."

Riuhnya tahun politik pada 2014 karena bakal dilangsungkan pemilihan umum rupanya menyimpan bahaya tersembunyi. Tingginya ongkos politik demi meraih kursi di parlemen telah mendorong banyak pihak berlaku licik mengumpulkan modal apapun caranya, termasuk mencuri uang negara yang dikumpulkan dari jerih payah rakyat.

Hal itu menjadi perhatian penting Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut mereka, tidak bisa dipungkiri bakal banyak terjadi penyelewengan dengan cara mengeruk APBD lantaran partai politik berlomba menumpuk pundi-pundi demi meraih kursi.

"Ini tahun politik. Partai politik perlu anggaran besar untuk kompetisi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tidak dapat dipungkiri kondisi ini. Akan timbul potensi kecurangan korupsi pengelolaan APBD karena intensitas tinggi tahun politik," kata Kepala BPKP, Mardiasmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2).

Mardiasmo juga mengakui banyak potensi kecurangan dalam pengelolaan dalam pengadaan dan pendapatan daerah. Kadang, lanjut dia, tidak semua pendapatan daerah masuk kas daerah buat digunakan demi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, demi mencegah penyelewengan itu, lembaga dipimpinnya siap memandu para pejabat di daerah dalam menyusun dan merumuskan APBD. Sebab, lanjut dia, prinsip utama yang mesti disadari dan ditanamkan dalam benak tiap pejabat siapapun dia adalah uang negara harus disusun secara terbuka dan digunakan buat kepentingan rakyat seluruhnya.

"Kerakyatan itu prinsipnya. Karena selama ini penggunaan dana itu hampir tercabut dari dasar kerakyatan. Korupsi Itu bentuk penjajahan juga. Makanya jangan sampai terjadi penjajahan itu," kata Busyro.