Demokrat Minta Jokowi Sanksi Menteri Terlibat Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Belum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
Partai Demokrat meminta Joko Widodo menertibkan dan memberikan sanksi kepada para menterinya yang turut terlibat dalam isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat menantikan sikap tegas Jokowi setelah meminta para pembantunya hentikan wacana penundaan pemilu.
"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (14/4).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Belum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
"Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," tegasnya.
Para menteri yang mendukung penundaan pemilu dinilai sudah menipu rakyat. Kamhar mengatakan, tidak ada alasan menteri tersebut tetap bertahan.
"Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," ujarnya.
Presiden Jokowi diminta tidak membiarkan begitu saja menteri yang sudah meramaikan penundaan pemilu. Pembiaran itu malah melecehkan kritisisme dan kewarasan publik.
"Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi," pungkas Kamhar.
(mdk/eko)