Demokrat puji KPK 1 hari dua kali tangkap tangan kasus besar
Demokrat mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk kesekian kalinya di tahun ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi memberantas korupsi. Tak tanggung-tanggung, dalam semalaman dua kasus korupsi kakap diungkap KPK. Lembaga antirasuah ini seakan ingin memberikan peringatan bagi siapapun untuk mengurungkan niatnya melakukan praktik korupsi.
Kasus pertama, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (31/3), di salah satu hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur, terkait kasus suap PT Brantas Abipraya (BA) terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tiga orang diciduk dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi senyap itu.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
Selang beberapa jam kemudian, KPK kembali mengungkapkan telah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus suap pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tiga orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini.
Mereka adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Sanusi, AWJ selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan TPT selaku karyawan PT Agung Podomoro Land.
Gebrakan KPK ini ternyata mendapat pujian dari Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nasidik mengatakan kinerja apik KPK menunjukkan bahwa lembaga itu masih bekerja sesuai jalur dan semangat anti korupsi.
"Saya mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk kesekian kalinya di tahun ini. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa KPK masih terus bekerja dengan maksimal untuk penegakan hukum tindak korupsi," kata Rachlan di Novotel Hotel, Sentul, Bogor, Sabtu (2/4).
Menurutnya, semangat itu dibuktikan saat KPK tak pandang bulu mengusut kasus yang menjerat sejumlah kader Demokrat. Semisal, kasus Hambalang dan Century.
"Anda harus ingat dalam dua kasus yang dituduhkan yaitu Hambalang dengan Century, KPK sudah melakukan tugasnya dengan baik dan pelakunya sudah mendapatkan ganjaran," tegasnya.
Dia pun menilai sejak operasi cepat KPK mengungkap 2 kasus sekaligus ini, menumbuhkan kembali gairah masyarakat bahwa hukum masih tegak dan belum kalah oleh koruptor.
"Saya berharap agar KPK tetap konsisten, karena harapan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada KPK, menjadi kekuatan utama dari KPK itu sendiri," klaim Rachlan.
Terlepas dari itu, Rachlan juga berharap lembaga antirasuah itu untuk tetap konsisten dalam menjaga janji penegakan hukum. Untuk menguji komitmen itu, dia meminta KPK untuk berani menyelesaikan kasus-kasus lama yang belum terungkap hingga ke akarnya.
"Caranya apa? Ya buka lagi semua. Kalau memang dianggap belum terjadi, ya dibuka saja. Hambalang buka lagi, Century buka lagi, BLBl buka lagi, TransJakarta buka lagi," tandas Rachlan.
"Ayo kita lakukan semua. Karena dalam kasus misalnya TransJakarta orang sering bilang lho kan sudah ada Udar. Loh ya memang, di Hambalang pun menterinya sudah kena," sambung politisi Demokrat ini.
Baca juga:
Agus Rahardjo sebut KPK bisa OTT sebelum uang suap diterima penerima
KPK sebut anggota dewan & penegak hukum paling banyak korupsi
Kebijakan pejabat negara tak berdaya dikangkangi duit korporasi
Tajamnya taring KPK semalaman sikat dua korupsi kakap
Fakta-fakta kasus suap Sanusi yang bikin KPK geleng-geleng