Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK
"Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK ke publik," kata Didi.
Demokrat salah satu partai yang menolak rencana revisi UU nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab menurut mereka revisi itu hanya akan melemahkan KPK.
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta pemerintah menunjukkan kepada publik, jika dalam draf revisi UU KPK tersebut malah memperkuat lembaga anti rasuah itu.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
"Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK ke publik. Jangan hanya wacana saja yang penting kalau ingin memperkuat apa ide nya apa pemikirannya apa argumentasinya tunjukkan ke publik," katausai diskusi 'Ada Apa Lagi KPK?' di Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/2).
Dia menegaskan, Demokrat bukan partai yang anti revisi. Akan tetapi, dalam draf tersebut ada beberapa poin upaya pelemahan KPK. "Kok demi kebaikan dituduh cari panggung. Kita bukan anti revisi kalau ada upaya pelemahan tentu nggak boleh," tegasnya.
Sementara itu, mengenai sikap Demokrat yang disebut sebagai upaya mencari panggung. Menurut politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, sejak dulu partainya selalu konsisten mendukung KPK.
"Bisa lihat saat Demokrat berkuasa beberapa kali upaya merevisi undang-undang KPK, konsistensi kita lakukan. Cari panggung yang mana? Terserah kalau mau dibilang begitu," pungkas.
Baca juga:
Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK
Revisi UU KPK berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang
JK dan Luhut kompak dukung aturan penyadapan dan pengawasan KPK
Tolak revisi UU KPK, Gerindra & Demokrat dinilai cuma cari pamor
Demokrat minta Jokowi tegas tolak revisi UU KPK