Diperiksa selama dua jam, Dedi Mulyadi dicecar 7 pertanyaan soal SK bodong

Dedi pun memastikan bahwa surat dukungan tersebut merupakan SK bodong. Seperti yang disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham sebelumnya yang menyebut bahwa dalam isi surat tersebut tidak ada cap, nomor surat serta tanggal.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait surat keputusan (SK) dukungan DPP Golkar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang diduga palsu. Dedi diperiksa oleh penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar di Mapolda Jabar, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (19/10).

Dedi diperiksa selama dua jam oleh penyidik. Dia mengaku dicecar tujuh pertanyaan oleh penyidik.

"Iya (penyidik) menanyakan yang pertama, Saya mendapatkan surat itu dari mana? Terus kemudian jam berapa? Di mana? Ya sudah, Saya jawab Saya mendapat surat itu tanggal 21 September 2017 di Desa Cihampulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang pada saat perayaan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah pukul 20.59 WIB," ujar Dedi kepada wartawan seusai pemeriksaan.

Kepada penyidik, Dedi mengaku mendapatkan surat tersebut dari Sekretaris DPD Golkar Ade Barkah melalui aplikasi pesan Whats App.

"Yang jelas Saya menerima WA (Whats App) itu dari Pa Ade Barkah. Itu aja," katanya.

Dedi pun memastikan bahwa surat dukungan tersebut merupakan SK bodong. Seperti yang disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham sebelumnya yang menyebut bahwa dalam isi surat tersebut tidak ada cap, nomor surat serta tanggal.

Dedi mengungkapkan, dalam sebuah mekanisme partai modern, surat itu tidak boleh dulu keluar sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan.

"Misalnya pencalonan kepala daerah, pertama kan ditetapkan oleh DPP bersama sama ya DPD 1, setelah itu nanti diserahkan kepada ketua DPD 1. Dari ketua DPD 1 diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi kalaupun sudah keluar surat, kalau belum ada penyerahan terhadap DPD 1 dan DPD 1 belum menyerahkan kepada yang bersangkutan, itu belum sah. Jadi sahnya itu bukan dikeluarkannya surat, sahnya itu ketika diserahkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan oleh DPD 1," paparnya.

Untuk itu, Dedi menyampaikan keterangan kepada penyidik untuk mengetahui siapa yang mengunggah surat tersebut hingga tersebar.

"Makanya kita menyampaikan itu, kita ingin mengetahui siapa sih yang memposting surat ini, tujuannya untuk apa? karena kan ya menimbulkan berbagai tafsir, gangguan psikologi bagi keluarga besar Golkar Jabar," pungkasnya.

Baca juga:
Saksi kasus SK bodong Golkar, Dedi Mulyadi datangi Mapolda Jabar
Soal pemalakan Rp 10 M, Dedi Mulyadi tunggu keputusan Golkar
Dedi Mulyadi ragukan poros baru di Pilgub Jabar, tapi bersedia dicalonkan
Dedi sebut PDIP pertimbangkan namanya diusung di Pilgub Jabar 2018
Ngopi sore bersama Dedi Mulyadi di redaksi merdeka.com