Direktur SMRC Sebut Sejumlah Menteri Layak Dipertahankan Jokowi
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengakui ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahan. Hal ini berdasarkan kinerja para menteri di periode pertama ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal dilantik tanggal 20 Oktober. Sejumlah nama menteri kabinet kerja saat ini diprediksi mempunyai peluang besar untuk kembali dipilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai menteri.
Terlebih, setelah Jokowi pernah secara gamblang menyatakan ada beberapa menteri yang tetap dipertahankan untuk kabinet periode kedua. Terkait posisinya, Jokowi belum menyebut secara jelas.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
Jokowi berjanji memberikan porsi lebih besar bagi kalangan profesional untuk menjadi menteri. Komposisi menteri di kabinet kedua Jokowi yaitu 55 persen untuk profesional, sementara sisanya 45 persen dari kalangan politisi.
"Menteri yang bertahan banyak. Ya nanti dilihatlah," ucap Jokowi di Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengakui ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahan. Hal ini berdasarkan kinerja para menteri di periode pertama ini.
"Ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong," ujar Sirojudin dalam diskusi Ngobrol Seru Gema Kosgoro, bertema Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2 'Bertahan dan yang Terbuang', Jakarta, Jumat (11/10).
Selain itu, Sirojudin melanjutkan bahwa Jokowi nantinya memerlukan menteri yang visioner untuk mewujudkan target kerja pemerintahan.
"Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner, tidak hanya berkarakter eksekutor," bebernya.
Sedangkan Direktur Gerakan Muda Jokowi-Maruf Amin (Gema Jomin) Dian Assafri menuturkan, ada delapan menteri dan pejabat yang dinilai layak untuk dipertahankan.
Kedelapan menteri dan pejabat itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Berdasarkan aspirasi yang kami serap di masyarakat ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan," ujar Dian Assafri.
Baca juga:
Jokowi Bertemu SBY dan Prabowo, PKB Yakin Bukan Bicara Bagi-bagi Kursi Menteri
Demokrat Prioritaskan AHY untuk Duduk di Kabinet Jokowi
Usai Bertemu Jokowi, Prabowo Tegaskan Gerindra Siap Jika Masuk Kabinet
Sangat Mesra dengan Jokowi, Prabowo Bilang 'Banyak yang Enggak Suka Ya'
Demokrat Berpotensi Masuk Kabinet, Golkar Minta Jokowi Prioritaskan Partai Koalisi
Jokowi akan Bertemu Prabowo, PDIP sebut Negara Besar Harus Dikelola Bersama