Disebut di sidang suap kemen PU-PERA, anggota DPRD Bekasi diperiksa
Muhammad Kurniawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Damayanti Wisnu Putranti (DWP).
Hari ini, Jumat (29/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi Damayanti Wisnu Putranti (DWP), tersangka kasus dugaan korupsi dugaan proyek jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) di Maluku dan Maluku Utara.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DWP," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Jumat (29/4).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
KPK mulai memeriksa Kurniawan setelah namanya disebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor dalam persidangan terdakwa Abdul Khoir, Senin (18/4). Dalam persidangan, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng (Aseng) yang menjadi saksi mengatakan, dirinya memberikan uang Rp 3 miliar.
Aseng menyebut setoran tersebut sebagai uang pengamanan karena dirinya diperiksa KPK. Aseng disebut juga memberikan Rp 2,5 miliar, yang diduga diteruskan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana.
Selain memeriksa politikus PKS tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI, Prima M.B. Nuwa.
Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (13/1) malam. Dalam operasi itu, KPK menangkap salah Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP).
Bersama dengan DWP, lembaga antirasuah turut menciduk 3 orang pihak swasta, antara lain, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir (AKH), Julia Prasetyarini (JUL), serta Dessy A Edwin (DES).
Setelah melakukan pemeriksaan intensif, keempatnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pembahasan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Suap itu diberikan untuk mengamankan sebuah proyek di KemenPU-PERA.
Untuk DWP, JUL dan DES disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Sedangkan, kepada AKH disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 3 UU Nomor 31tahun 1999 tentang Tipikor.
Baca juga:
Suap berjemaah Komisi V DPR, bagi-bagi proyek jalan rakyat
KPK periksa Elion Numberi terkait kasus suap DWP
3 Anggota jadi tersangka KPK, Ketua Komisi V bilang 'tidak masalah'
Kasus Damayanti, KPK periksa Anggota Komisi V DPR Fraksi Golkar
3 Anggota tersangka, DPR yakin kinerja Komisi V DPR tak terganggu
Satu lagi anggota Komisi V DPR jadi tersangka, ini kata Fadli Zon