Diusulkan jadi ketua KPK, ini jawaban Jenderal Moeldoko
Moeldoko memberikan jawaban sambil tersenyum.
Satu per satu pimpinan KPK menjadi tersangka. Melihat kondisi pelemahan KPK yang terus terjadi, muncul usulan dari netizen agar Panglima TNI Jenderal Moeldoko diangkat saja menjadi ketua KPK.
Usulan itu beredar melalui sejumlah gambar editan (meme), yang mendukung sang Panglima TNI menggantikan Abraham Samad. Tujuannya, agar polisi tidak macam-macam lagi terhadap pimpinan KPK.
Menanggapi hal tersebut Moeldoko pun tersenyum. Dia mengatakan bahwa sebagai Panglima TNI, pihaknya tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam urusan hukum dan politik yang sedang memanas akhir-akhir ini.
"TNI tidak mau melibatkan diri, dalam hal yang itu masih tidak dalam domain dan tugas pokok TNI. Kalau masih dalam konteks hukum dan politik, biarlah prosesnya berjalan," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2).
"Tapi kalau sudah mengganggu stabilitas, kita akan lihat medium intensitasnya, apakah TNI harus turun," katanya menambahkan.
Ketika ditanya kondisi apa yang nanti bisa membuat TNI harus turun tangan, Moeldoko mengatakan ada sejumlah referensi yang dijadikannya rujukan mengenai hal tersebut.
Dirinya mengaku bahwa TNI ikut memantau kondisi dan suhu politik nasional yang ada saat ini, sehingga pihaknya juga bisa ikut menganalisa segala kemungkinan yang timbul di kemudian hari.
"Kita punya ukuran dan indikator, apakah kondisinya di tensi hijau, kuning, atau kapan TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan," pungkasnya.
Baca juga:
Praperadilan BG dikabulkan, Benny sarankan KPK ambil langkah hukum
Dua pimpinan tersangka, KPK seperti kena tsunami
Abraham Samad jadi tersangka, KPK surati Presiden Jokowi
DPR minta Jokowi angkat Busro dan Robby jadi pimpinan KPK
Diusulkan jadi ketua KPK, ini jawaban Jenderal Moeldoko
'Saran untuk KPK, segeralah ajukan praperadilan'
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023