Djarot soal kartu lansia: Ada orang tua tak bersedia di panti
Djarot soal kartu lansia: Ada orang tua tak bersedia di panti. Djarot meyakini program tersebut banyak dibutuhkan oleh para lansia yang tidak mampu di Ibu Kota. Selama ini, kata Djarot, Pemprov DKI telah mengurus para Lansia di panti sosial. Namun, Djarot mengerti tak semua para lansia mau ditempatkan di Panti Sosial.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kampanye ke Jl Buaran I, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam blusukannya kali ini, Djarot yang juga Wakil Gubernur nonaktif ini menjelaskan ke warga soal niatan Pemprov DKI membuat program Kartu Jakarta Lansia.
Djarot meyakini program tersebut banyak dibutuhkan oleh para lansia yang tidak mampu di Ibu Kota. Selama ini, kata Djarot, Pemprov DKI telah mengurus para Lansia di panti sosial. Namun, Djarot mengerti tak semua para lansia mau ditempatkan di Panti Sosial.
"Ada juga orang tua yang tidak bersedia di panti karena ingin dekat dengan keluarga, padahal hidupnya tidak mampu. Maka pemerintah harus intervensi, kami yang nanti akan mengintervensi dengan menerbitkan Kartu Jakarta Lansia," kata Djarot.
Djarot menjelaskan, Kartu Jakarta Lansia tak hanya diberikan bagi lansia yang berjenis kelamin perempuan yang berstatus janda. Namun, akan pula diberikan ke lansia pria berstatus duda asal memenuhi syarat. Warga lansia yang kurang mampu akan didata untuk didaftarkan sebagai peserta Kartu Jakarta Lansia.
Menurut Djarot, fungsi Kartu Jakarta Lansia hampir mirip dengan Kartu Jakarta Pintar. Setiap bulan Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan uang secara non-tunai melalui rekening Bank DKI milik penerima kartu.
"Itu bisa untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan juga bisa berbagi kebahagiaan dengan cucu-cucunya," kata Djarot.
Dalam kesempatan tersebut, Djarot juga menceritakan niatan Pemprov DKI Jakarta yang akan membentuk Pasukan Merah yang nantinya bertugas memperbaiki rumah-rumah kumuh. Djarot menjelaskan, perekrutan Pasukan Merah akan diserahkan ke tiap kelurahan. Warga yang direkrut merupakan mereka yang memiliki keahlian sebagai tukang.
"Supaya cepat kita akan rekrut tenaganya Pasukan Merah dari warga sendiri, masing-masing dari Kelurahan 20 pasukan," katanya.
Djarot menjelaskan pembentukan Pasukan Merah akan direalisasikan ketika dirinya dan Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif sebagai pemimpin DKI Jakarta usai cuti masa kampanye Pilkada.
Djarot menjelaskan program membereskan rumah kumuh merupakan keahliannya sejak masih menjabat sebagai Walikota Blitar. Ia meyakini nantinya program ini akan mampu menjadi solusi bagi warga yang tinggal di pemukiman padat untuk mendapatkan hunian yang layak.
"(Pasukan Merah) inilah yang akan mengawal, melaksanakan renovasi rumah kumuh di pemukiman padat," kata Djarot.
Pemprov DKI Jakarta telah memiliki pasukan berwarna lainnya. Seperti pasukan oranye atau Pekerja Harian Lepas di bawah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kemudian pasukan oranye atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di bawah koordinasi kelurahan.
Ada pula pasukan hijau di bawah koordinasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, pasukan biru di bawah koordinasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, pasukan kuning di bawah koordinasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Serta pasukan ungu di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DKI Jakarta.