DPR evaluasi masalah DPT Pilkada 2017 & bahas persiapan Pilkada 2018

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Ombudsman menggelar rapat membahas persiapan Pilkada 2018. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan meminta pemaparan KPU dan Bawaslu terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Ombudsman menggelar rapat membahas persiapan Pilkada 2018. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan meminta pemaparan KPU dan Bawaslu terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Sebab, sejumlah daerah dengan basis pemilih cukup besar akan ikut serta dalam memilih pemimpin mereka. Termasuk daerah dianggap rawan seperti Papua.

"Pada pilkada 2018 lebih banyak jumlahnya dibandingkan pilkada 2017. Dan pada pilkada 2018 ini daerah2 yang memiliki basis-basis pemilih terbanyak di Indonesia ternyata ada di Pilkada 2018. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah-daerah yang dianggap rawan, Papua juga ada di 2018," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Selain meminta penjelasan soal Pilkada 2018, Komisi II juga akan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2017 telah berlangsung. Riza menjelaskan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi masalah di tiap pemilu, termasuk dalam Pilkada 2017.

"Pilkada 2017 jg ada mslh spt DPT. kita harapkan dengan 98 persen e-KTP yang terekam dan blanko sudah siap kita harapkan di 2018 masalah e-KTP selesai," jelas Riza.

Oleh karenanya, DPR berharap masalah DPT bisa diantisipasi di pelaksanaan Pilkada 2018. Pasalnya, pemerintah telah berupaya merekam identitas warga yang belum masuk dalam e-KTP.

"Dan tidak hanya itu tapi juga DPT yang selalu jadi masalah pemilu ke pemilu diharapkan dalam waktu setahun ini pemerintah dan KPU bisa mengambil hikmah dari masalah sebelumnya dan memberikan terobosan baru," pungkasnya.