DPR: Sistem Apapun Sulit Cegah Kepala Daerah Tak Korupsi, Biaya Pilkada Mahal
Menurutnya, salah satu membuat koruptor jera adalah pemberian hukuman yang tinggi. Jaksa dan hakim harus bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.
Banyak kepala daerah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Hal ini dipercaya karena masalah biaya politik menjadi kepala daerah yang besar.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI Santoso, dengan sistem Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak tergoda untuk korupsi. Sebab untuk mengikuti kontestasi Pilkada membutuhkan dana yang besar.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Siapa yang ditangkap karena kasus korupsi timah? Nama Harvey masuk dalam daftar 16 tersangka kasus korupsi timah yang membuat rugi negara sebesar Rp271 Triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis usia menjadi tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
"Dengan Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak korupsi karena untuk ikut kontestasi Pilkada butuh dana besar," ujar Santoso kepada wartawan, Kamis (6/1).
Baca juga:
Memahami Penyebab Marak Kepala Daerah Tersangkut Korupsi
Wali Kota Bekasi Kena OTT, Wapres Ma'ruf Pesan Kepala Daerah Bekerja Sesuai Aturan
Santoso menuturkan, sistem apapun yang dibangun akan sulit mencegah kepala daerah korupsi. Karena masalah biaya kepala daerah yang mahal.
"Apapun sistem yang dibangun akan sulit mencegah kepala daerah tidak korupsi karena biaya jadi kepala daerah mahal," ujar politikus Demokrat ini.
Menurutnya, salah satu membuat koruptor jera adalah pemberian hukuman yang tinggi. Jaksa dan hakim harus bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.
"Hukuman koruptor harus tinggi agar membuat efek jera, jaksa & hakim harus bertindak keras terhadap pelaku korupsi di tanah air," ujar Santoso.
Baca juga:
Ketua KPK: 22 Gubernur Sudah Tersangkut Korupsi
Banyak Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi, Ini Solusi dari Ridwan Kamil
127 Kepala Daerah Terciduk Korupsi, Sri Mulyani Dorong RUU HKPD
Muhammad Yusuf Resmi Jadi Wali Kota Tasikmalaya
Eks Direktur KPK Ungkap Kepala Daerah Terpilih Kolaborasi dengan Parpol Kuasai SDA