Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya

ppdb
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya (©merdeka.com)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah mengubah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), dari sistem zonasi menjadi sistem yang lain, seperti sistem tes atau penilaian.

"Kami Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya. Tahun depan, harus ada konsep lain. Kalau perlu, kembali sistem tes atau penilaian," kata Dede Yusuf dalam diskusi daring yang diselenggarakan DPR RI mengenai sistem pendidikan di Indonesia, dilansir dari Antara, Jumat (2/8).

Menurut Dede, sistem zonasi perlu diubah karena sistem tersebut belum mewujudkan pemerataan pendidikan di tanah air.

Ia menjelaskan, keberadaan sistem zonasi pada awalnya bertujuan untuk meniadakan sekolah favorit, tetapi yang terjadi adalah sistem tersebut justru menghadirkan masalah-masalah baru, seperti tindakan curang yang dilakukan oknum tertentu agar anaknya diterima masuk di suatu sekolah.

Masalahnya yang terjadi adalah ternyata orang tetap mengejar sekolah favorit dan itulah yang kemudian permasalahan zonasi itu timbul, muncul kembali. Akhirnya, banyak yang memalsukan KK (kartu keluarga), banyak yang pindah rumah, dan sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengevaluasi penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

"Untuk mengatasi permasalahan PPDB, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi," kata Dede dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Eselon 1 Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Dorongan tersebut pun merupakan salah satu kesimpulan rapat menanggapi persoalan dugaan kecurangan dalam PPDB, seperti temuan "siswa titipan" masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional serta temuan mengenai pemalsuan data di kartu keluarga.

Selain mendorong evaluasi, Komisi X juga mendorong Kemendikbudristek untuk menghidupkan kembali sistem tes masuk penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dan memprioritaskan kuota siswa di lingkungan satuan pendidikan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
S
Reporter
    Syifa Hanifah
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Mensesneg Pratikno
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP

Komisi X DPR menyarankan agar kewajiban mengikuti ekstrakulikuler hanya bagi SD dan SMP

pramuka
Komisi XI DPR: Marak Kasus Penyalahgunaan QRIS, Penyedia Sistem Bukan Pihak yang Salah
Komisi XI DPR: Marak Kasus Penyalahgunaan QRIS, Penyedia Sistem Bukan Pihak yang Salah

Penipuan modus QRIS harus membuat para pedagang dan lembaga lebih berhati-hati

QRIS
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024

Disetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.

pkpu pilkada 2024
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

DPR
Komisi III DPR Belum Terima Pernyataan Resmi soal Jampidsus Dikuntit Densus 88
Komisi III DPR Belum Terima Pernyataan Resmi soal Jampidsus Dikuntit Densus 88

DPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.

DPR
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

KPK
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

DPR
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran, Ini Poin-Poin Kesepakatannya

DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo-Gibran
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

DPR
VIDEO: Berapi-Api DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando, Gubernur & Bupati Harus Nurut!
VIDEO: Berapi-Api DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando, Gubernur & Bupati Harus Nurut!

"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"

Kementerian Pertanian