Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Sistem zonasi tahun ini kerap terjadi kendala.
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Hal itu sangat disayangkan oleh wali murid bila sistem zonasi pada PPDB dihapus. Sebab, sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan, dinilai sudah bagus.
"Sedikit kecewa juga bila zonasi dihapus. Soalnya sebenernya sistem zonasi sudah bagus juga kalau tujuannya untuk pemerataan. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Semuanya punya peluang mendapatkan pendidikan yang sama," kata Warga Kecamatan Ngaliyan Semarang Astika Vilystya.
Astika yang juga seorang wali murid menilai semua sistem zonasi sekarang dan yang lama mempunyai permasalahan masing-masing. Daripada menghapus atau mengganti sistem ke baru, lebih baik memperbaiki sistem yang saat ini tengah berjalan. "Kalau ganti kepemipinan ganti kebijakan, justru tujuan program susah tercapai kan ya? Kecurangan itu pasti ada di semua sistem, seperti titip siswa, beli bangku dan lainya. Justru kalau dilanjutkan sistem zonasi mungkin akan terasa manfaatnya, tidak ada kesenjangan lagi seperti sekolah ini bagus sekolah atau tidak," ujarnya.
Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB. Bahkan daripada menghapus, ia menyarankan agar sistem zonasi lebih dibenahi agar makin baik pada pelaksanaan kedepanya. "Kalau memang belum siap sistemnya disiapkan dulu. Seperti pemerataan jumlah sekolah di tiap kecamatannya, sarana prasarannya diratakan juga, sembari sistem zonasi tetap berjalan," ujarnya.
Hal lain keputusan Presiden mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi disambut baik bagi orangtua murid, sebab dengan sistem zonasi menghalangi siswa untuk bersaing secara bebas. "Lebih baik dihapus zonasi. Karena kalau degan sistem zonasi kan, persaingannya hanya dengan anak-anak se lingkup yang terbatas zonasi saja. Tapi kalau terbuka tanpa zonasi bisa lebih luas lagi persainganya. Jadi anak-anak di tuntut untuk meningkatkan kemampuannya lebih baik lagi," kata Orangtua murid Andari, Sabtu (12/8).
Meski nantinya akan dihapus sistem zonasi, menurut dia, selama ini belum pernah menemui bentuk kecurangan di dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB. "Maka Harapannya untuk dunia pendidikan, bisa membentuk jiwa bersaing yang sehat antar anak-anak. Tentunya dengan meningkatkan kemampuan, misal dengan menambah minat membaca, jadi anak-anak bisa lebih percaya diri," ujarnya.
Pengamat pendidikan dari Universitas Khatolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Tukiman Taruno, mengaku apapun kebijakan pemerintah perlu dihormati dan dilaksanakan. Asalkan, kebijakan tersebut berlaku adil bagi seluruh masyarakat. "Saya selalu memposisikan ikut saja kebijakan pemerintah. Adil itu selalu terkait dengan dua hal, yaitu akses dan distribusinya. Kalau zonasi akan diganti sistem lain ke baru. Saya setuju saja sejauh akses dan distribusi sekolah adil untuk siswa atau calon siswa," kata Tukiman.
