VIDEO: Perintah Jokowi Atasi Kecurangan Sistem Zonasi PPDB Buat Anak Susah Dapat Sekolah

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota memang gap-nya sarana prasarana memang sangat jauh berbeda."

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya

Jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.