Orang Tua Curang Dalam PPDB, Menteri Muhadjir: Anak Dididik Jadi Koruptor
Jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor
Jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk jadi koruptor
Orang Tua Curang Dalam PPDB, Menteri Muhadjir: Anak Dididik Jadi Koruptor
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengingatkan para orang tua untuk tidak berlaku curang dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Dia mengatakan, jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor. Sebab dari kecil sudah diajari berbuat kecurangan
"Orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu,"
kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7).
Walau ditemukan banyak kecurangan, Muhadjir mengatakan PPDB dalam sistem zonasi harus tetap diberlakukan. Alasannya, untuk mencegah adanya pengkastaan sekolah favorit dan tidak favorit.
"Zonasi menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan ya itu kan dalam upaya kita unruk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah,"
kata Muhadjir.
Muhadjir melanjutkan, pemerintah daerah harus segera melakukan program pemerataan sekolah. Sebab, tujuan dari zonasi untuk menciptakan pemerataan agar tidak ada sekolah favorit. "Semua sekolah harus favorit, sehingga seorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu," ucapnya.Terjadi Kecurangan Pemda Mesti Evaluasi Internal
Muhadjir menuturkan, jika sampai terjadi kecurangan dalam PPDB zonasi maka pemda mesti evaluasi internal. Sebab, di sejumlah daerah terjadi kasus kecurangan yang mencuat. "Ini sebetulnya program-program pemerataan kualitas pendidikan ini sudah jalan apa belum, karena juga tidak semua daerah kan ini? ini beberapa daerah saja yang kasus ini mencuat," kata dia.
Muhadjir lalu mencontohkan di ibu kota yang sudah bagus dalam pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya, di DKI tak hanya sekolah negeri saja yang diperhatikan, tetapi swasta juga.
"Sehingga nyaman siapapun orangtua itu nyekolahkan tidak perlu lagi mengejar dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji itu untuk mengejar sekolah favorit,"
kata Menteri Muhadjir.
