DPRD Jatim keberatan PKH dilibatkan dalam urusan Pilgub

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Bambang Juwono mengingatkan kepada seluruh kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar program keluarga harapan (PKH) jangan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub)

2018-02-02 16:36:00

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Bambang Juwono mengingatkan kepada seluruh kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar program keluarga harapan (PKH) jangan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Bambang menyayangkan, Khofifah yang tidak lagi menjabat sebagai Mensos datang dalam acara itu. Terlebih, diketahui anggaran PKH itu merupakan alokasi dari APBN.

"Kalau sebagai pejabat pemerintah yang urusannya tentang itu tidak masalah. Namun bila sudah tidak memiliki kewenangan lagi terhadap PKH, ya tentu sebaiknya jangan ikut campur. Menteri sosial susah pandai untuk urus. Supaya kemudian tidak dianggap menumpang anggaran negara untuk kepentingan tertentu," ujar Bambang.

Menanggapi pengakuan Khofifah kedatangannya atas undangan panitia, Bambang juga tidak membenarkan. Menurut dia, hal ini juga menimbulkan pertanyaan.

"Kalau memang diperbolehkan mengundang, nanti PKH-PKH di daerah lainnya tentu di waktu ke depan bisa didesain untuk mengundang beliau, dan tidak bisa disalahkan," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Terlebih ketika memasuki masa kampanye. Bila hal ini terjadi lagi, Bambang mengaku pihaknya tentu akan menyampaikan nota keberatan. Namun sementara ini, ia me-warning tiap kandidat agar tidak mempolitisasi program PKH itu, khususnya di dalam upaya mendulang suara.

Ke depan, lanjut dia, Komisi A DPRD Jatim akan ketat mengawasi jalannya hingga Pilgub 27 Juni mendatang. Bagi tiap kandidat yang kedapatan melakukan pelanggaran-pelanggaran, pihaknya tak segan akan mengambil langkah penindakan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak lainnya.

"Kita ingin kontestasi pilgub ini menjadi satu media untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, sehingga cara yang kita gunakan menggaet pemilih, dengan menggunakan cara-cara yang tidak hanya mengindahkan norma-norma hukum juga norma-norma etis (faksun-faksun politik)," kata dia.

Diketahui, mantan Menteri Sosial (Mensos) sekaligus Bakal Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara rapat koordinasi evaluasi PKH 2017 di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/1) kemarin. Khofifah mengaku, kehadirannya lantaran diundang.

Baca juga:
PKB sebut Khofifah tidak etis ikut sosialisasi program Kemensos
Khofifah tanggapi santai kehadiran di Rakor PKH dipermasalahkan
Rapat koordinasi program PKH di Mojokerto tanpa sepengetahuan Dinas Sosial Jatim
Gus Ipul dan Emil Dardak nobar gerhana bulan bareng
Pasang alat peraga dekat sekolah, tim Khofifah-Emil disemprit Panwaslu Kota Madiun

(mdk/paw)