DPRD Kritik 17 Prioritas Pembangunan di Solo, Ini Pembelaan Gibran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta mengkritik 17 prioritas pembangunan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Kritik disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, di gedung dewan, Selasa (29/4).

Terkait permasalahan prioritas pada 17 titik pembangunan, beberapa rekomendasi yang diberikan di antaranya pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed. Keberadaan masjid tersebut di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2021-2026.

Padahal, di tengah kota ada Masjid Raya Sriwedari yang belum selesai pembangunannya. Masjid di Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Sheikh
Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, oleh karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik.

"Dampak yang tidak diinginkan ini, misalnya, terjadinya kemacetan, penyediaan lahan parkir yang belum optimal. Menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan," ungkap Wakil Ketua DPRD Sugeng Riyanto.

Menurutnya, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang lagi, supaya ke depan ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan dan Kepala Daerah sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Setelah adanya rekomendasi DPRD atas laporan LKPJ Tahun 2023, wali kota diharapkan melakukan koordinasi dengan DPRD sejak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masjid ini maupun rencana pembangunan Islamic Center," katanya.

Gibran pun meminta maaf jika masih ada kekurangan. Banyaknya masukan akan dijadikan bahan evaluasi. Pihaknya akan menggenjot terus 17 prioritas pembangunan di Solo agar lebih berdampak dan memberikan multiplier effect ke Kota Solo dan sekitarnya.

Terkait mangkraknya Masjid Sriwedari, Gibran memberikan penjelasan. Ia menolak jika dianggap tidak memberikan perhatian pada Masjid Sriwedari yang dibangun di era Wali Kota FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan.

"Mohon izin, untuk Masjid Sriwedari, karena dulu masjidnya didirikan di atas tanah sengketa, otomatis yang menjadi prioritas bukan pembangunannya dulu, tapi kasus hukumnya dulu," ungkapnya.

Saat ini, lanjut Gibran, permasalahan sengketa tanah sudah terselesaikan. Mangkraknya pembangunan masjid Sriwedari, dikatakan Gibran, disebabkan oleh permasalahan permasalahan yang ada sebelumnya.

"Jadi prioritas kami menyelesaikan masalah hukumannya dulu. Administrasi sudah kita rapikan, atas masukan dari Kejaksaan, panitia sudah kita hidupkan lagi untuk segera menyelesaikan PR PRnya," jelas dia.

Selain masjid Sriwedari yang mangkrak, DPRD juga menyorot sejumlah proyek yang tidak berdampak pada kenaikan PAD. Di antaranya revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto. Data yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan omzet penjualan dari para pelaku UMKM yang naik cukup signifikan.

"Kenyataannya tidak berdampak pada kenaikan PAD. Ke depan harus ada kajian perihal keberadaan Koridor Ngarsopuro dan Gatot Subroto terhadap sumbangannya ke PAD. Belum ada data yang menunjukkan pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini. Pemerintah Kota diharapkan memprioritaskan pelaku dan produk-produk UMKM dari Kota Surakarta," ucap Sugeng.